TPST Bantargebang Tak Bisa Diperluas Lagi, Sampah Jakarta Dibawa ke Mana?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat, disebut sudah tidak memungkinkan untuk diperluas.

TPST Bantargebang, yang luasnya sekitar 110,3 hektar, sudah dikeliling permukiman warga. Bahkan, kalau pun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil memperluas TPST Bantargebang sekitar 10 hektar, dalam setahun saja diperkirakan sudah penuh landfill-nya.

Baca juga:

• Sampah di Bantargebang Sudah Setinggi Gedung 16 Lantai
• Volume Sampah Dunia Diprediksi Melonjak 80 Persen pada 2050

"Jadi kalau pun kami ingin menambah luasan Bantargebang maka kami cari lagi tanah di sekitarnya 20 hektar, itu akan sangat sulit kami mendapatkannya," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

TPST Bantargebang sudah tak bisa diperluas

Berdasarkan kajian ITB pada 2025, daya tampung fisik fasilitas TPST Bantargebang akan habis dalam waktu dekat jika masih mengandalkan penimbunan konvensional.

Beban harian TPST Bantargebang menerima rata-rata 7.354 ton sampah per hari dari seluruh kota/kabupaten di Jakarta.

Usia TPST Bantargebang sudah lebih dari 40 tahun, dengan awalnya rata-rata 2.000-2.500 ton sampah per hari pada 1980-an.

Ketinggian penumpukan sampah di TPST Bantargebang sudah lebih dari 50 meter dan perlu dikurangi secara signifikan atau melakukan berbagai upaya lain untuk memperpanjang usianya.

"Kebayang sekali kalau Bantargebang itu sudah tidak mampu lagi menerima sampah Jakarta, kebayanglah (sekitar) 7.500 ton (sampah per hari mau) dibuang ke mana ini?" tutur Asep.

Baca juga:

• Di Balik Asap Pembakaran Sampah, Ada Masalah Sosial yang Tak Sederhana
• Enggan Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Malaysia Larang Impor Limbah Elektronik

Strategi kurangi sampah di hulu

Unsplash TPST Bantargebang sudah tidak memungkinkan untuk diperluas. Lantas, ke mana sampah Jakarta sebaiknya dibawa?

Pemprov DKI Jakarta menjelaskan strategi pengelolaan sampah di bagian hulu untuk mengurangi beban TPST Bantargebang yang sudah dalam kondisi kritis.

Pertama, Pemprov DKI Jakarta mendorong pengelolaan sampah lingkup RW melalui KuPiLAH atau kurangi-pilah-olah.

Menurut Asep, keterlibatan masyarakat Jakarta dalam upaya pengurangan sampah dari sumbernya masih sangat rendah.

DLH DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya untuk mengurangi beban TPST Bantargebang, termasuk melalui pemilahan sampah.

"(Sampah di Jakarta yang bisa terserap pengelolaan TPST Bantargebang, daur ulang, dan lain sebaginya) Secara hitungan itu baru sekitar 10-20 persen," ucapnya.

Ia mengakui sebenarnya memang sudah banyak orang Jakarta yang melakukan pemilahan sampah.

Namun, petugas yang mengangkut sampah dengan gerobak biasanya menyatukannya saat membawanya dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA).

"Jadi sekali lagi begini, kadang banyak sekali masyarakat sampaikan kepada kami, 'Saya sudah pilah, Pak, dari rumah tapi tukang gerobaknya nyatuin lagi'. Benar. Sekali lagi memang kalau kami Pemprov itu secara regulasi mengolah sampah dari TPS ke TPA. Untuk dari rumah ke TPS sebenarnya tanggung jawab warga begitu," jelas Asep.

Bank sampah

KOMPAS.com/SYAHRUL MUNIR TPST Bantargebang sudah tidak memungkinkan untuk diperluas. Lantas, ke mana sampah Jakarta sebaiknya dibawa?

Kedua, Pemprov DKI Jakarta menggerakkan sirkular ekonomi dengan bank sampah.

Di dalam struktur rukun warga (RW) di Jakarta, terdapat badan pengelolaan sampah (BPS), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020.

BPS RW bertugas mengawasi, melakukan sosilisasi, dan membantu operasional pengelolaan sampah berskala rumah tangga. 

Asep berharap BPS RW berperan aktif dalam mengedukasi para tukang pengakut untuk lebih memperhatian komponen sampah yang sudah dipilah masyarakat.

"Karena tukang gerobak itu bukan organik dari Dinas LH, tapi memang itu kan merupakan warga masyarakat yang melakukan pengumpulan sampah dari rumah menuju TPS gitu, yang dibayar oleh warga melalui iuran-iuran rumah," ucapnya.

Selain itu, Pergub Nomor 33 Tahun 2021 mengamanatkan setiap RW di Jakarta memiliki bank sampah.

Dari total 2.748 RW di seluruh Jakarta, sebanyak 1.878 di antaranya sudah memiliki bank sampah. Dari total 1.878 bank sampah RW di seluruh Jakarta, 1.436 di antaranya aktif mengelola.

Pemprov DKI Jakarta menggerakkan kembali bank sampah dengan memanfaatkan potensi ekonomi sirkular di dalamnya.

"Ini kami harus lebih fokus terhadap bagaimana pengelolaan sampah di hulunya karena tanpa adanya perbaikan di hulu, maka hilir kembali ke Bantargebang itu tidak kan pernah bisa terselesaikan dengan baik," ujar Asep.

Baca juga:

• Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
• Menteri LH Minta Pemda Konsisten Kelola Sampah demi Target 100 Persen pada 2029

Program pengelolaan sampah kawasan mandiri

freepik.com TPST Bantargebang sudah tidak memungkinkan untuk diperluas. Lantas, ke mana sampah Jakarta sebaiknya dibawa?

Ketiga, Pemprov DKI Jakarta mengendalikan sampah plastik sekali pakai (KBRL).

Selanjutnya, keempat, program pengelolaan sampah kawasan mandiri. Kewajiban pengelolaan sampah di kawasan dan perusahaan di atur dalam Pergub Nomor 102 Tahun 2021.

Asep mengakui adanya keterbatasan dari DLH DKI Jakarta dalam pengelolaan sampah. Ia berharap pemerintah pusat mengajak perusahaan-perusahaan berskala besar di Jakarta untuk mengelola sampahnya sendiri melalui skema tanggung jawab produsen yang diperluas (extended producer responsibility/EPR).

Apalagi berbagai instrumen untuk mendorong EPR sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah (pemda).

"Karena pemda punya keterbatasan, tertama kewajiban yang mereka lakukan kepada kami sehingga memang peran dari pemerintah pusat itu untuk lebih menekankan, mengajak para produsen besar itu benar-benar sangat membantu kami di Pemda. Itu enggak hanya buat Jakarta, tapi juga untuk Pemda-Pemda lainnya itu saya yakini," tutur Asep.

Program Jakarta recycle center

Kelima, program Jakarta recycle center (JRC) di Pesanggrahan. JRC adalah contoh pengurangan sampah dari sumber, sebagaimana implementasi Pergub Nomor 77 Tahun 2020.

JRC melibatkan partisipasi warga dalam pemilahan sampah. Kata Asep, sebagian warga di Pesanggrahan sudah melakukan pemilahan sampah dari rumah dan melakukan pengelolaannya di JRC ini.

"Di sana sekarang sudah ada TPS3R, kemudian juga sudah ada pengomposan, sudah ada juga jadi di sana itu stirofoam juga sudah kami olah, ada maggot. Jadi organik dan anorganik ini sudah kami olah. Jadi, ini memang tempat edukasi untuk melayani juga sampah dari Pesanggrahan," ucapnya.

Upaya terakhir atau keenam yaitu program pengumpulan dan pengangkutan sampah terjadwal.