Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patahkan Mitos, Restorasi Gambut di Indonesia Tembus 5,5 Juta Hektar

Kompas.com - 21/06/2024, 15:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia telah berhasil mematahkan mitos tentang lahan gambut terdegradasi tidak dapat dipulihkan.

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengeklaim telah merestorasi 5,5 juta hektar lahan gambut sejauh ini.

"Ada satu mitos yang berhasil kita patahkan selama 10 tahun itu, yaitu mitos bahwa gambut itu tidak bisa dipulihkan," ujar Sigit dalam diskusi "Tata Kelola dan Restorasi Gambut" yang dipantau daring di Jakarta, Jumat (21/6/2024). 

Baca juga: Tingkat Kebakaran Lahan Gambut Menurun, Bisa Tekan Emisi

Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen PPKL KLHK Sigit juga mengatakan bahwa Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hebat dan terjadi berulang kali dalam beberapa rentang waktu. Mulai dari tahun 1991, tahun 1994, tahun 1997, tahun 2006, dan tahun 2015.

Oleh karena itu, selama 10 tahun terakhir Pemerintah Indonesia berupaya mendeklarasikan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di Indoesia.

Selain itu, pemerintah juga mencanangkan strategi pencegahan sekaligus pemulihan ekosistem gambut yang rusak. Serta memberikan tindakan hukum kepada individu maupun korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla serta kerusakan ekosistem di Tanah Air.

Upaya KLHK restorasi gambut

Lebih lanjut, terkait restorasi gambut, KLHK telah melakukan berbagai upaya dan solusi. 

Seperti inventarisiasi karakteristik dan penetapan fungsi ekosistem gambut, pembinaan teknis dan penyusunan serta pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPPG), kegiatan pemulihan fungsi ekosistem gambut, program desa mandiri peduli gambut, dan lain-lain. 

Rinciannya, hingga 2023, KLHK telah melakukan inventarisasi pada 300 unit Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas mencapai 15,42 juta hektar dari total 24,67 juta hektar, atau 63 persen dari KHG telah dilakukan inventarisasi.

"Kami juga sudah melakukan pemulihan ekosistem gambut, terutama secara hidrologis di daerah konsesi, mencapai 3,9 juta hektar tersebar di 73 hutan tanaman industri dan 259 perkebunan kelapa sawit," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pemulihan di area luar konsesi melalui Program Desa Mandiri Peduli Gambut yang berkolaborasi bersama 272 desa dengan area pembasahan gambut mencapai 51.000 hektar, sampai dengan 2023.

Baca juga: 6 Jenis Tumbuhan Ini Direkomendasikan untuk Restorasi Gambut

Sigit juga menyoroti Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang melaporkan 1,6 juta hektar telah direstorasi sampai dengan 2023.

"Sehingga total kalau ditambahkan 1,6 juta hektar, ada 5,5 juta hektar ekosistem gambut yang sudah dipulihkan. Jadi sekali lagi, 10 tahun ini kita sudah berhasil mematahkan mitos bahwa ekosistem gambut tidak bisa dipulihkan," pungkas Sigit. 

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Pemerintah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
LSM/Figur
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
Tambang Ganggu Ekosistem Terumbu Karang, Ancam Ikan Napoleon
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau