KOMPAS.com – Berkaca pada pelaksanaan di negara lain, penyusunan kebijakan transisi energi dari batu bara perlu melibatkan masyarakat.
Pasalnya, keuntungan yang dirasakan masyarakat terdampak transisi batu bara tidak bisa dihitung dengan cara yang sama seperti proyek infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Analis Kebijakan Energi International Institute of Sustainable Development (IISD) Anissa Suharsono dalam forum diskusi online pada Senin (31/7/2023), sebagaimana dilansir Antara.
Baca juga: Dana Hibah Buat JETP Cair Cuma Rp 2,4 Triliun
IISD menyelenggarakan diskusi peluncuran ikhtisar kebijakan pendanaan transisi energi berkelanjutan atau Just Energy Transition Partnership (JETP).
Anissa menyampaikan, mendapatkan pendanaan untuk proyek infrastruktur energi itu lebih mudah, karena ada prospek keuntungan investasi.
“Tetapi berbeda kasusnya mendapatkan pendanaan untuk masyarakat yang terdampak transisi batu bara, karena proyek sosial seperti ini, keuntungannya tidak bisa dihitung dengan cara yang sama seperti proyek infrastruktur,” kata Anissa.
JETP merupakan mekanisme pembiayaan yang mendukung transisi energi negara berkembang yang masih ketergantungan terhadap bahan bakar fosil untuk berubah memanfaatkan energi rendah karbon.
Baca juga: Menanti Implementasi JETP di Indonesia
Indonesia dijanjikan mendapatkan pendanaan JETP dalam Konferensi Tingkat Tingi (KTT) G20 di Bali pada November 2022.
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia mengamankan komitmen mobilisasi dana sebesar 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 311 triliun dalam tiga sampai lima tahun mendatang untuk mempercepat transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan.
Anissa menuturkan, sebelum Indonesia, JETP sudah berjalan di Afrika Selatan selama kurang lebih satu tahun.
Progres JETP di Afrika Selatan banyak mendapat kritikan mengenai kurangnya keterlibatan publik dan perwakilan masyarakat yang terdampak pada saat perumusan kebijakan.
Baca juga: Kolaborasi Indonesia-Korsel dalam Transisi Energi
“Karena JETP ini sudah berjalan di Afrika Selatan selama kurang lebih satu tahun, dan kita sama-sama memiliki ketergantungan di batu bara, maka perlu kita evaluasi,” tutur Anissa.
Menurutnya, isu-isu seperti akses keterjangkauan harga energi belum terakomodasi di dalam fokus area JETP di Afrika Selatan.
Dia memaparkan, ada enam langkah yang dapat membantu memastikan suksesnya pelaksanaan JETP di Indonesia.
Pertama, perlu ada perhatian bahwa proyek infrastruktur seperti jaringan listrik akan tertunda selama beberapa waktu.
Baca juga: Korporat Raksasa Dunia Berkolaborasi Percepat Transisi Energi Bersih
Kedua, menyusun kebijakan energi yang kuat untuk mengurangi penggunaan batu bara.
Ketiga, fokus pada dampak sosial JETP dengan memprioritaskan manfaat sosial dari proyek-proyek ketenagakerjaan, mendukung ekonomi daerah, dan menggunakan sumber daya terbaik.
Keempat, memanfaatkan peluang rencana investasi JETP untuk menarik investasi swasta.
Kelima, mengutamakan tercapainya konsensus di seluruh bagian pemerintahan untuk mitigasi risiko dan memastikan implementasi JETP berjalan lancar.
Keenam, menerjemahkan komitmen JETP menjadi produk legislasi.
Baca juga: Aspek Lingkungan Dikalahkan Aspek Ekonomi dalam Transisi Energi Indonesia
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya