Daya Dukung dan Tampung Pulau Jawa Mencemaskan

Demikian halnya kebutuhan air untuk bendungan, irigasi persawahan dan kebutuhan air bersih untuk penduduknya.

Alih fungsi lahan di Jawa terus meningkat tidak saja lahan pertanian untuk pemukiman, industri, infrastruktur, kawasan komersial dan sebagainya, tetapi juga terjadi alih fungsi lahan hutan untuk kegiatan pembangunan nonkehutanan.

Luas kawasan hutan Pulau Jawa semakin mengecil karena beberapa sebab. Saat ini luasnya hanya sekitar 24 persen dari luas pulau tersebut, yakni sekitar 129.600,71 kilometer persegi.

Ahli peneliti utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hendra Gunawan mengatakan bahwa dari 24 persen kawasan hutan di Pulau Jawa, tutupan hutannya hanya sekitar 19 persen saja.

Sedangkan lima persen lainnya di antaranya berupa hutan rakyat, kebun raya, dan taman keragaman hayati yang memiliki fungsi seperti hutan.

Dukungan regulasi

Berdasarkan regulasi lama, sudah jelas bahwa luas hutan dan tutupan hutan di Pulau Jawa sudah jauh di bawah ambang batas yang diizinkan.

Regulasi lama mengharuskan luas kecukupan hutan dan tutupan hutan minimal 30 persen di suatu kawasan DAS, atau pulau berdasarkan sebaran secara proporsional.

Sedangkan aturan baru dalam UU Cipta Kerja bidang kehutanan mengharuskan pemerintah menghitung ulang luas kecukupan hutan dan tutupan hutan berdasarkan faktor a) biogeofisik; b) daya dukung dan daya tampung lingkungan; c) karakteristik DAS; dan d) keanekaragaman flora dan fauna.

Biogeofisik meliputi tutupan hutan/kondisi vegetasi dan keanekaragaman flora fauna. Kondisi biogeofisik berdasarkan geografisnya direpresentasikan sebagai ekoregion geofisik meliputi kelerengan; curah hujan; dan jenis tanah.

Sedangkan karateristik DAS adalah kesatuan bio dan geofisik di alam menjadi satu kesatuan landscape/landsystem.

Menteri menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan berdasarkan kondisi fisik dan geografis pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.

Urgensi permasalahan

Menurut Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Jawa-Madura (2012), hutan di Pulau Jawa luasnya 129.600,71 kilometer persegi (12.960.071 hektare), kawasan hutannya sebesar 3.135.648,70 hektare (± 24 persen luas Pulau Jawa), dengan tutupan hutan sekitar 19 persen.

Hutan tersebut terdiri dari hutan lindung (735.194,560 Ha), hutan produksi (1.812.186,050 hektare) dan hutan konservasi (76.065,304 hektare).

Hutan lindung dan hutan produksi dikelola oleh Perum Perhutani (kecuali hutan di Provinsi DIY), sedangkan hutan konservasi dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Luas hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebanyak 76,83 persen luas hutan di Pulau Jawa. Hutan di Pulau Jawa dikelilingi ± 6.807 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 13.410.384 KK (30 persen penduduk Pulau Jawa).

Sebanyak 60 persen penduduk sekitar hutan di Pulau Jawa tergantung pada pertanian, tergolong miskin, rata-rata kepemilikan lahan kurang dari 0,50 hektare/KK.

Hutan di Jawa merupakan penyangga ekosistem Pulau Jawa, sehingga harus mampu menjalankan fungsi ekologi sebagai penyimpan air, penahan banjir, tanah longsor, penyubur tanah, menyediakan udara bersih dan fungsi keanekaragaman hayati.

Konsekuensi dari tekanan penduduk terhadap hutan, maka hutan di Jawa harus dapat mengakomodasi fungsi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar hutan.