Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 16 November 2023, 06:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - "Dengan strategi total football, Indonesia bisa menempuh jalan bersih bebas karbon dioksida (CO2), dan bebas dari pencemaran udara".

Demikian Emil Salim, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup RI periode 1973-1993, saat menjadi pembicara pada acara Indonesia CCS Breakfast Talk with Chief Editor Media, yang diselenggarakan oleh ICCS Center, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Legenda hidup berusia 93 tahun ini mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerjasama melakukan upaya-upaya komprehensif dan holistik dengan menerapkan teknologi guna mengurangi karbon seraya merestorasi hutan.

Teknologi yang dimaksud adalah teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS), dan penggunaan karbon atau carbon capture utilization and storage (CCUS). 

Baca juga: Teknologi Penangkap Karbon Berpeluang Diterapkan di Industri Berat, Ini Daftarnya

Sementara untuk restorasi hutan atau nature based solution, bisa dilakukan dengan penanaman dan perluasan hutan bakau, sebagai contoh, baik yang dilakukan komunitas maupun stakeholder lainnya.

"Keputusan politik sudah diambil, kemampuan teknologi sudah ada, yang tinggal adalah action-nya, kami meminta dukungan pengembangan dan penerapan teknologi dari CCS dan CCUS. Khususnya dalam industri minyak energi dan batu bara yang menghasilkan emisi CO2," tegas Emil.

Emil menyoroti hal ini karena emisi CO2 yang semakin tebal membuat suhu Bumi semakin panas. Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi ancaman bencana lingkungan hidup jika emisi karbon ini tidak dikendalikan.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menghadapi ancaman karena kenaikan muka air laut. Semarang, Demak, Pekalongan, adalah kota-kota yang sudah mengalami penurunan muka tanah alias tenggelam.

Cairnya es di Kutub Utara akibat suhu Bumi yang semakin panas dan disebabkan lepasnya pencemaran CO2 juga menjadi ancaman lainnya.

"Ini adalah karbon bikinan manusia dari pembakaran minyak bumi, batu bara, pencemaran industri, dan sebagainya," imbuh Emil.

Baca juga: Indonesia-AS Tandatangani 2 Perjanjian Penangkap Karbon di Bumi Pertiwi

Selama pola pembangunan yang menggunakan minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi utama menghasilkan CO2 di Tanah Air, Indonesia dalam ancaman.

"Dampaknya, dalam puluhan tahun nanti suhu naik, es di Kutub mencair, air laut naik. Indonesia terancam tenggelam pada saat perayaan 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045," cetus Emil.

Untuk mengatasi hal ini, Emil menegaskan, Indonesia harus fokus pada penurunan emisi CO2 yang menjadi penyebab kenaikan suhu Bumi.

Emil mengibaratkan CO2 sebagai selimut. Semakin tebal CO2, semakin panas suhu Bumi sehingga harus dikendalikan dengan teknologi CCS dan CCUS.

Dia menyebut dua perusahaan pelat merah telah memiliki sejumlah kerja sama untuk studi pengembangan CCS, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
LPDB Koperasi Salurkan Dana Bergulir Rp 1,7 Triliun Sepanjang 2025, Lampaui Target Pemerintah
LPDB Koperasi Salurkan Dana Bergulir Rp 1,7 Triliun Sepanjang 2025, Lampaui Target Pemerintah
LSM/Figur
Kapan Gletser di Bumi Bisa Mencair akibat Pemanasan Global?
Kapan Gletser di Bumi Bisa Mencair akibat Pemanasan Global?
Swasta
Dedi Mulyadi Larang Sawit di Jawa Barat, Pakar IPB Nilai Kebijakan Tidak Tepat
Dedi Mulyadi Larang Sawit di Jawa Barat, Pakar IPB Nilai Kebijakan Tidak Tepat
LSM/Figur
Bencana Iklim 2025, Perempuan dan Masyarakat Miskin Paling Terdampak
Bencana Iklim 2025, Perempuan dan Masyarakat Miskin Paling Terdampak
LSM/Figur
Krisis Ekologis di Jawa Barat, Pakar IPB Jelaskan Ancaman di Tiap Wilayah
Krisis Ekologis di Jawa Barat, Pakar IPB Jelaskan Ancaman di Tiap Wilayah
Pemerintah
Pajak Karbon Uni Eropa Resmi Berlaku, Apa Dampaknya?
Pajak Karbon Uni Eropa Resmi Berlaku, Apa Dampaknya?
Pemerintah
Kemunculan Beruang di Jepang Makin Meresahkan, Diduga akibat Krisis Iklim
Kemunculan Beruang di Jepang Makin Meresahkan, Diduga akibat Krisis Iklim
Pemerintah
Kompos dan Maggot BSF, Cara UB Ubah Limbah Peternakan Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Kompos dan Maggot BSF, Cara UB Ubah Limbah Peternakan Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Pemerintah
Muda Rayakan Ulang Tahun Ke-8 lewat Program CSR untuk Perempuan Tunadaksa
Muda Rayakan Ulang Tahun Ke-8 lewat Program CSR untuk Perempuan Tunadaksa
Swasta
Jelang Piala Dunia 2026, Panas Ekstrem Jadi Ancaman Serius
Jelang Piala Dunia 2026, Panas Ekstrem Jadi Ancaman Serius
Swasta
Perancis Tunda Larangan Cangkir Plastik hingga 2030, Ini Alasannya
Perancis Tunda Larangan Cangkir Plastik hingga 2030, Ini Alasannya
Pemerintah
Wilayah Ini Catat Rekor Suhu Terpanas Tahun 2025
Wilayah Ini Catat Rekor Suhu Terpanas Tahun 2025
Swasta
Perancis Larang Bahan Kimia Abadi PFAS dalam Kosmetik dan Pakaian, Apa Itu?
Perancis Larang Bahan Kimia Abadi PFAS dalam Kosmetik dan Pakaian, Apa Itu?
Pemerintah
Tanaman Ternyata Tak Banyak Menyerap Karbon Dioksida, Mengapa?
Tanaman Ternyata Tak Banyak Menyerap Karbon Dioksida, Mengapa?
LSM/Figur
Urban Farming Bisa Turunkan Suhu Kota, Ini Hasil Riset IPB
Urban Farming Bisa Turunkan Suhu Kota, Ini Hasil Riset IPB
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau