Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gedung Kantor Ramah Lingkungan Lebih Diminati

Kompas.com - 18/04/2024, 06:00 WIB
Masya Famely Ruhulessin,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya dunia usaha untuk mewujudkan Net Zero Carbon (NZC) atau emisi nol karbon mendorong strategi dekarbonisasi portofolio bagi para pengguna bangunan di Asia Pasifik.

Masih minimnya pasokan bangunan berkelanjutan, membuat adanya persaingan ketat di antara penghuni yang mencari ruang kantor ramah lingkungan dalam beberapa tahun mendatang.

Menurut konsultan real estat global JLL, sebanyak 87 persen dari pengguna bangunan yang disurvei di Asia Pasifik menginginkan gedung yang mereka sewa sudah mengantongi sertifikasi bangunan hijau (green building certificate) pada tahun 2030.

Sentimen ini terutama terlihat di sejumlah negara seperti India, Malaysia, dan Thailand, dengan lebih dari 95 persen penghuni menargetkan portofolio yang sepenuhnya bersertifikasi hijau.

Baca juga: Harga Sewa Kantor Grade A di CBD Jakarta, Senayan Paling Mahal

Sayangnya, di kawasan Asia Pasifik, penyediaan gedung kantor yang rendah karbon masih sangat minim.

"Sekarang, menyewa perkantoran di bangunan bersertifikat hijau bukan lagi sebuah hal yang istimewa, tetapi merupakan kriteria minimum bagi sebagian besar penyewa di Asia Pasifik,” ungkap Head of ESG Research, JLL Asia Pacific, Kamya Miglani dalam rilis resminya.

Selain itu, menurutnya, kini semakin banyak perusahaan yang mengadopsi strategi keberlanjutan seperti audit energi, penataan ruangan yang berkelanjutan, dan penyewaan gedung hijau untuk mewujudkan tempat kerja yang berkelanjutan.


"Di masa depan, para penyewa mungkin akan menaikkan standar dan mulai meminta data kinerja bangunan dan keberlanjutan terlebih dulu daripada sertifikasi bangunan hijau untuk memastikan bahwa aset-aset ini sudah sesuai dengan tujuan NZC mereka." tandas Kamya.

Sementara itu, sebanyak 74 persen responden mengharapkan setengah dari kebutuhan energi di kantor yang hendak disewa akan terpenuhi oleh energi terbarukan.

Baca juga: Harga Sewa Kantor di Luar CBD Jakarta Naik 5,1 Persen

Transisi ke energi terbarukan adalah langkah penting bagi industri properti untuk mendefinisikan kembali dan mengubah bangunan dari konsumen energi pasif menjadi kontributor aktif yang menghasilkan energi terbarukan untuk kebutuhan sendiri.

Karena itu, kolaborasi antara pemilik properti dan penghuni akan sangat penting dalam memenuhi tuntutan bangunan berkelanjutan oleh para penyewa. 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Elon Musk Disebut Pertimbangkan Investasi Baterai Kendaraan Listrik di RI

Elon Musk Disebut Pertimbangkan Investasi Baterai Kendaraan Listrik di RI

Pemerintah
JETP Harus Lirik Energi Terbarukan Berbasis Komunitas yang Pangkas Kemiskinan 16 Juta Orang

JETP Harus Lirik Energi Terbarukan Berbasis Komunitas yang Pangkas Kemiskinan 16 Juta Orang

LSM/Figur
BUMN Patungan Bangun Sistem Penyediaan Air di Bandung, Bisa Langsung Diminum

BUMN Patungan Bangun Sistem Penyediaan Air di Bandung, Bisa Langsung Diminum

BUMN
Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Pemerintah
AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

Pemerintah
Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Pemerintah
Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Pemerintah
Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Pemerintah
Indonesia Inisiasi 'Global Water Fund' Danai Pengelolaan Air

Indonesia Inisiasi "Global Water Fund" Danai Pengelolaan Air

Pemerintah
WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

Pemerintah
Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Pemerintah
Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Pemerintah
Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Pemerintah
Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Pemerintah
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah 'Greenwashing'

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah "Greenwashing"

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com