Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tomat dan Bawang Merah Penyumbang Inflasi Tertinggi NTT

Kompas.com - 05/05/2024, 11:00 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Danur Lambang Pristiandaru

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat, tomat menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah itu.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Agus Sistyo Widjajati mengatakan, selain tomat, inflasi komoditas hortikultura juga terjadi pada bawang merah.

"Tomat menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di Provinsi NTT," kata Agus kepada wartawan di Kupang, Minggu (5/5/2024).

Baca juga: Perubahan Iklim Bikin Inflasi Semakin Menggila

Menurut Agus, kenaikan harga tomat sejalan dengan pola historisnya karena belum dimulainya musim panen.

Dia menyebut, kenaikan harga daru dua komoditas itu sejalan dengan kenaikan harga yang terjadi secara nasional.

Kenaikan harga secara nasional, lanjut dia, didorong oleh kendala produksi akibat gangguan cuaca di beberapa daerah sentra seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Sementara itu, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,31 persen month-to-month (mtm) atau 2,35 persen year-on-year (yoy) berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi NTT April 2024.

Baca juga: Hadapi Tekanan Inflasi, Bangka Belitung Giatkan Tanam Cabai Merah

Agus menuturkan, level inflasi ini tersebyt terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1 persen.

"Inflasi didorong oleh peningkatan harga sejumlah komoditas seperti tomat, angkutan udara, emas perhiasan, bawang merah, dan jeruk nipis," ujar Agus.

Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Maumere, Kabupaten Sikka mencapai 1,10 persen (mtm), sedangkan deflasi hanya terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar -0,27 persen (mtm).

"Beras mengalami deflasi, sementara tomat dan bawang merah menjadi pendorong inflasi," kata Agus.

Baca juga: Inflasi di Bangka Belitung Naik Jadi 3,80 Persen, Ini Penyebabnya

Beras

Setelah konsisten menjadi penyumbang inflasi selama tiga bulan berturut-turut pada 2024, beras tercatat menjadi komoditas utama penyumbang deflasi pada April.

Deflasi beras yang terjadi di lima wilayah pengukuran Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi NTT sejalan dengan peningkatan produksi beras secara nasional seiring dimulainya musim panen raya padi.

Berdasarkan angka sementara BPS, produksi beras nasional tercatat meningkat sebesar 45,62 persen (yoy), sementara produksi beras NTT terkontraksi sebesar 34,70 persen (yoy) pada April 2024.

Kondisi ini terjadi seiring dengan pergeseran musim tanam akibat pengaruh El Nino yang berpotensi menurunkan produksi beras NTT sebesar 30,85 persen (yoy) pada triwulan II 2024.

Baca juga: UMP Bangka Belitung 2 Kali Lipat Jateng, Inflasi Jadi Pertimbangan

Agus menyebut, sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah dan Bank Indonesia akan senantiasa ditingkatkan dalam menjaga inflasi di Provinsi NTT melalui berbagai strategi untuk mendorong ketahanan pangan.

Strategi jangka pendek dilakukan melalui penguatan ketersediaan pasokan, sementara peningkatan produktivitas merupakan strategi jangka panjang.

Sejalan dengan strategi tersebut, program pengendalian inflasi untuk mendorong ketahanan pangan dilakukan melalui dukungan operasi pasar murah, monitoring harga dan pasokan bahan makanan, kerja sama antar daerah (KAD), serta program piloting.

Selain itu, pendampingan dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, penguatan peran offtaker dan peningkatan nilai komoditas melalui hilirisasi, serta mendorong peran mahasiswa sebagai agen perubahan untuk memberikan edukasi penerapan teknologi dan manajemen keuangan usaha pertanian.

Baca juga: Tekan Inflasi di Pangkalpinang, Perempuan Dilibatkan Tanam Sayuran

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Transisi Energi Masih Lambat, Pengamat: RI Masih Ketergantungan Batu Bara

Transisi Energi Masih Lambat, Pengamat: RI Masih Ketergantungan Batu Bara

LSM/Figur
Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

Produksi Listrik PLTS Lampaui PLTU Batu Bara di Uni Eropa

LSM/Figur
Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

Bukan Tambang, Perguruan Tinggi Diminta Fokus Usaha Transisi Energi

LSM/Figur
Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Eropa Larang BPA, Konsumen Indonesia Desak Pelabelan Galon Guna Ulang

Pemerintah
Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah Majukan Rencana Realisasi PLTN 3 Tahun, dari 2032 Jadi 2029

Pemerintah
Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemprov Bali Larang Instansi Sediakan AMDK Plastik, Wajibkan Bawa Botol Minuman

Pemerintah
Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Star Energy Geothermal Gandeng Perusahaan AS untuk Kembangkan Panas Bumi

Swasta
Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah Tak Ambil Pusing soal AS Keluar dari Perjanjian Paris

Pemerintah
Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Inikah Obat Krisis Iklim? CDR Serap Karbon 99.000 Kali Lebih Cepat dari Lautan

Swasta
CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

CO2 Terlalu Tinggi, Sulit Capai Target Pemanasan di Bawah 1,5 Derajat

LSM/Figur
RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

RUU Minerba Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR, Jatam: Bukan untuk Rakyat

Pemerintah
AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

AS Keluar Kesepakatan Paris: Perdagangan Karbon Jalan, JETP Terancam

Pemerintah
Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Danone Dukung Program Skrining Gratis Nasional dan Transformasi Kesehatan Kemenkes

Swasta
Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Platform Fakta Iklim Hadir, Publik Bisa Cek Hoaks Iklim Lebih Mudah

Pemerintah
Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pelancong Mau Bayar Lebih untuk Penerbangan Rendah Emisi

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau