Elektrifikasi Transportasi Perkotaan Kurangi Emisi GRK dan Polusi

Tantangan elektrifikasi transportasi publik

Dari 44 wilayah perkotaan yang telah memiliki layanan transportasi publik, 19 di antaranya tidak lagi beroperasi sejak 2023. Ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap penyediaan layanan transportasi publik yang berkelanjutan. 

Baca juga: Bus Gratis Trans Koetaradja di Aceh, Jawaban Transportasi Perkotaan

Selain itu, rasio jumlah penduduk dan jumlah bus di Indonesia masih tertinggal dibanding kota-kota global lainnya.

Salah satu tantangan utama dalam elektrifikasi transportasi publik, adalah biaya investasi awal yang tinggi dalam pengadaan bus listrik. Harga per unit bus listrik masih 250 - 300 persen  lebih tinggi daripada bus konvensional.

Selain itu, elektrifikasi juga membutuhkan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas pengisian daya dan infrastruktur kelistrikan tambahan, yang meningkatkan biaya investasi di awal.

Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan program insentif untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), insentif hanya menekan 2-5 persen dari biaya investasi di awal.

Alokasi anggaran untuk insentif KBLBB juga masih lebih berfokus pada kendaraan roda dua maupun roda empat pribadi. 

Baca juga: PLN: Kendaraan Listrik Kurangi Emisi Karbon 56 Persen dan Lebih Hemat

Adapun pemerintah berkomitmen menurunkan 31,89 persen emisi GRK dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 20303.

Salah satunya dengan konservasi energi untuk transportasi, melalui penggunaan sarana Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Komitmen ini dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 55/2019 yang lalu diubah melalui Perpres No. 79/2023 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan.

Kemenhub menetapkan target 90 persen elektrifikasi armada transportasi publik perkotaan pada 2030, setara dengan lebih dari 45.000 unit bus listrik yang tersebar di 42 kota.

Target 100 persen elektrifikasi transportasi publik perkotaan juga ditetapkan pada 2040. Namun, hingga saat ini, jumlah bus listrik yang beroperasi baru mencapai 0,51 persen unit dari target di 2030.