KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Edy Soeparno mengatakan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mempercepat transisi energi.
Pasalnya, keekonomian energi terbarukan sekarang lebih menguntungkan daripada energi fosil.
Akan tetapi, transisi energi membutuhkan investasi awal yang besar.
Baca juga: IESR: Power Wheeling Percepat Pengembangan Energi Terbarukan RI
Untuk itu, Edi mendorong pemerintah memberikan insentif yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan, termasuk insentif fiskal dan tarif yang menarik.
Edi menambahkan, dalam konteks tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus fokus pada pengembangan infrastruktur transmisi dan jaringan.
"Sementara sektor swasta atau BUMN (badan usaha milik negara) dapat berinvestasi dalam pembangkit energi terbarukan," ucap Edi usai menjadi pembicara di acara Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI berkolaborasi dengan Pertamina, di Jakarta, Rabu (10/7/2024), dikutip dari situs web Sekretariat Jenderal DPR RI.
Edy juga menekankan pentingnya koordinasi antarstakeholder untuk menyelesaikan berbagai isu terkait transisi energi, termasuk perundingan terkait power wheeling atau sewa jaringan.
Baca juga: Tertarik Lamar Green Jobs? Ini Situs Lowongan Kerja Energi Terbarukan
Dengan dukungan politik yang kuat dan ketersediaan sumber pendanaan yang cukup, Edy optimistis Indonesia dapat mencapai tujuan energi bersihnya dengan lebih efisien dan berkelanjutan.
Dengan demikian, transisi energi Indonesia menuju sumber energi terbarukan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang mendesak untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di masa depan.
Edi menyampaikan, Indonesia saat ini menghadapi surplus energi.
Pada kondisi ini, meskipun awalnya terlihat menguntungkan, surplus energi sebenarnya memperumit upaya untuk menambah kapasitas energi baru.
Baca juga: Wujudkan Kemandirian, Masyarakat Perlu Dilibatkan Pengembangan Energi Terbarukan
"Kita harus segera beralih ke sumber energi terbarukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul," ucap Edi.
Menurutnya, pendanaan menjadi hambatan utama dalam perjalanan menuju energi terbarukan.
Meskipun dana dari donor internasional, pinjaman lunak, dan lembaga multilateral sudah tersedia, percepatan dalam penggunaannya diperlukan untuk memastikan pengembangan infrastruktur energi terbarukan dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Baca juga: Masukkan Bahan Bakar Fosil, RUU EBET Dinilai Sarat Kepentingan Energi Padat Karbon
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya