Perbaikan Logistik Kelautan Penting untuk Atasi Kemiskinan dan Kelaparan

KOMPAS.com - Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) mengatakan, meski 62 persen luas Indonesia adalah perairan, masih banyak masalah kelaparan dan kemiskinan yang dialami masyarakat. 

Hal ini, menurut Ketua Umum KPPMPI Hendra Wiguna, disebabkan masih kurangnya sistem logistik produk kelautan perikanan. Sehingga, belum dapat memenuhi sumber daya yang dibutuhkan. 

“Paling awal, kita perlu memperbaiki sistem logistik produk kelautan perikanan," kata Hendra dalam pernyataannya, Kamis (24/10/2024). 

Baca juga:

• Pakar Kelautan Definisikan Ulang Konsep Penangkapan Ikan Berkelanjutan
• Pemerintah Lakukan Perencanaan Ruang Laut untuk Pengelolaan Lestari

"Sehingga distribusi hasil kelautan perikanan berjalan dengan baik, yang selanjutnya akan mendorong perbaikan ekonomi rakyat. Kemudian berlanjut pada perbaikan tata kelola pangan kita," sambung dia. 

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki 81.000 kilometer garis pantai, kemudian luas wilayah perairan 6,32 juta kilometer persegi. 

Namun, kata dia, potensi yang luar biasa ini belum mampu mengentaskan persoalan kemiskinan dan kelaparan yang masih menimpa Tanah Air.

“Tidak jauh dari laut kita yang kaya itu, justru ada kemiskinan bahkan tidak sedikit yang berada dalam kemiskinan ekstrem," kata Hendra.

Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya, saat ini, dengan adanya penambahan biaya operasional akibat dari menjauhnya wilayah operasi penangkapan ikan, menjadikan pendapatan nelayan menurun.

"Ini juga menjadikan nelayan kesulitan untuk memperbaruhi alat produksinya (perahu dan alat tangkap), sehingga meningkatkan risiko kerja dan usaha sekaligus," terangnya. 

Pentingnya penambahan nilai produk

Adapun terkait angka kelaparan, kata Hendra, berdasarkan Global Hunger Index (GHI) tahun 2023, tingkat kelaparan Indonesia di posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara, dengan skor mencapai 17,6.

"Tentu menjadi keprihatinan sendiri, padahal sumber daya laut kita tinggi," tegasnya. 

Target penambahan nilai pada produk kelautan perikanan menjadi terobosan penting, untuk mendorong penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan ambisi eksplotasi sumber daya laut.

KPPMPI berkeyakinan, agenda penambahan nilai produk kelautan perikanan akan mampu menurunkan angka pengganguran di wilayah pesisir utamanya bagi pemuda.

Baca juga:

• Nelayan Jakarta Utara Hadapi Pencemaran Laut akibat Limbah Industri
• Permukaan Air Laut di Asia Diperkirakan Naik Lebih Cepat

“Sejauh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih mengedepankan atau menggenjot produksi. Padahal menurut pandangan kami, persoalannya bukan produksi, namun soal distribusi dan penambahan nilai," terang Hendra. 

Kontributor Bandung Barat dan Cimahi, Bagus Puji Panuntun Ilustrasi nelayan di perairan Waduk Saguling, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

Peningkatan keterampilan

Ia berharap, di masa pemerintahan Presiden Prabowo yang memiliki target perumbuhan ekonomi 8 persen bisa selaras dengan agenda mensejahterakan masyarakat pesisir.

Apalagi, kata Hendra, Sakti Wahyu Trenggono kembali menjadi Menteri KKP. Maka, sudah seharusnya bisa lebih cepat dalam menuntaskan persoalan di sektor kelautan perikanan, baik itu persoalan lingkungan maupun sosial ekonomi.

“Kalau beliau diberi target oleh Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan, sederhananya pelaku utama pangan perikanan baik itu nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam ataupun pengolah hasil produk kelautan perikanan harus sejahtera," ujar dia. 

Hendra menilai, dengan tantangan perubahan iklim, menurutnya penting untuk pemerintah memberikan keterampilan kepada masyarakat pesisir dalam beradaptasi dan memitigasinya.

Baca juga: Kabar Baik, Peneliti di Arktik Temukan Cara Tebalkan Es Laut

Selain itu, kaitanya dengan Perubahan Iklim, pemerintah diharapkan benar-benar mengimplementasikan undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Agenda penambahan nilai produk ini, kata dia, perlu didukung dengan keterampilan yang mempuni. Maka, penting untuk memastikan semua pelaku pangan perikanan memiliki keterampilan tersebut, termasuk para pemuda.

Sehingga, menurut Hendra, secara keseluruhan masyarakat pesisir akan memiliki daya saing, kemudian akan terbentuk ekosistem usaha perikanan yang baik.

“Sejalan dengan itu semua, perlu dihadirkan dukungan saran dan prasarana termasuk di dalamnya infrastruktur digital. Sehingga produk hasil produksi kita dapat tersambung antar daerah bahkan dengan luar negeri," pungkasnya.