Jadikan ESG sebagai Standar, MMSGI Bangun Masa Depan Tambang Berkelanjutan

JAKARTA, KOMPAS.com – Cadangan batu bara Indonesia kini mencapai 35 miliar ton dengan sumber daya sebesar 134 miliar ton. Jika digunakan secara bijak dan berkelanjutan, sumber daya tersebut diperkirakan dapat bertahan hingga 500 tahun untuk kebutuhan domestik.

Bahkan dengan skema sebagian diekspor, cadangan batu bara nasional diproyeksikan masih dapat dimanfaatkan hingga 200 tahun mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA), Rachmat Makkasau, dalam Seminar "Energy for Prosperity: The Economic Growth Impacts of Coal Mining" yang diselenggarakan oleh Energy and Mining Editor Society (E2S) pada Maret 2024.

Dengan potensi cadangan yang melimpah seperti itu, tak berlebihan bila batu bara masih menjadi salah satu penopang utama energi di Indonesia, terutama dalam sektor ketenagalistrikan.

Lagi pula, meski dunia tengah bergerak menuju transisi energi terbarukan, permintaan terhadap batu bara, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, diperkirakan akan tetap tinggi pada tahun-tahun mendatang. Stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga menjadi alasan utama batu bara masih memegang peran krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Namun, di balik kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian dan ketahanan energi, sektor pertambangan batu bara dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). Tantangan ini meliputi dampak lingkungan akibat aktivitas tambang, tuntutan transparansi dalam operasional, serta harapan masyarakat lokal untuk mendapatkan manfaat yang berkelanjutan.

Baca juga: Upaya MHU Dongkrak Perekonomian Desa di Kaltim Dapat Pujian dari Menteri Desa dan PDT

Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup aspek etika, kepatuhan hukum, dan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam EY Mining & Metals Business Risks and Opportunities Survey Data 2024 disimpulkan bahwa isu ESG juga reputasi dan pengakuan dari masyarakat atau lebih dikenal sebagai license to operate (LTO) teridentifikasi sebagai risiko bisnis utama bagi sektor tambang di seluruh dunia pada tahun-tahun mendatang.

Laporan tersebut melibatkan 150 orang level eksekutif pada industri tambang global untuk disurvei pada Juni-Juli 2023.

Detailnya, 64 persen responden menempatkan dampak terhadap komunitas lokal sebagai prioritas tertinggi, disusul pengelolaan limbah 55 persen, dan manajemen sumber daya air 51 persen.

Hal itu menunjukkan bahwa praktik pertambangan yang berkelanjutan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Dampak negatif seperti degradasi lingkungan, pengelolaan limbah yang buruk, dan kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang, baik dari segi lingkungan maupun stabilitas sosial.

Dalam konteks ini, penerapan Kaidah Penambangan yang Baik atau Good Mining Practice (GMP) menjadi krusial.

GMP tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas pertambangan sejalan dengan perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. GMP menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan, praktik tata kelola yang transparan, dan inovasi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam.

MMS Group Indonesia (MMSGI) memahami urgensi penerapan ESG sebagai standar dalam aktivitas pertambangan. MMSGI tidak hanya merespons tantangan industri tambang, tetapi juga menetapkan standar baru dalam praktik pertambangan yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai inovasi, program pemberdayaan masyarakat, dan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

Baca juga: Komitmen MMSGI Menyulap Lahan Pascatambang Jadi Taman Kehidupan di Bumi Mahakam

“Kami percaya bahwa keberlanjutan adalah bagian integral dari operasi bisnis. Melalui implementasi ESG, kami ingin memastikan bahwa keberadaan kami membawa manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat sekitar area tambang,” ujar General Manager Mining Support PT Multi Harapan Utama (MHU), Wijayono Sarosa, dalam wawancara tertulis dengan Kompas.com, Senin (17/12/2024).

Bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

Komitmen penerapan ESG dituangkan MMSGI dalam kebijakan operasional, pelaporan keberlanjutan tahunan, dan pelibatan seluruh anak perusahaan, termasuk salah satunya MHU.

Namun, sebelum segalanya dijalankan, MMSGI melakukan pemetaan kebutuhan mendasar, kajian risiko, dan pilar inti pembangunan keberlanjutan, mulai sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola.

Dok MHU Program reforestasi di wilayah IKN yang dilakukan oleh PT MHU ditandai dengan pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis pada lahan seluas 97 hektare yang terdiri dari areal hutan hujan tropis, Rumah Galeri, taman hutan, dan area pendukung lainnya.

“Berlandaskan komitmen untuk mewujudkan Good Corporate Citizenship, MMSGI berupaya untuk mengintegrasikan konsep ESG ke seluruh strategi bisnis ataupun operasionalnya.

Sebagai holding group, MMSGI saat ini fokus kepada penguatan pilar governance. Sementara lingkungan dan sosial menjadi tanggung jawab operating company,” jelasnya.

Baca juga: Wujudkan Komitmen terhadap Pelestarian Lingkungan, MHU-MMSGI Raih Proper Hijau 2023

Untuk aspek sosial, MHU berstrategi memperluas cakupan program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Di sisi lingkungan, pihaknya terus memperkuat inisiatif reforestasi dan pengelolaan limbah.

Berpegang pada visi dan misi MMSGI, komitmen MHU dalam menyeimbangkan kebutuhan energi dan keberlanjutan terhadap lingkungan terekam lewat tagline yang diusung, yakni “Syncnergy for the Future”.

“Hasilnya, beragam program yang berkaitan dengan budaya dan kearifan lokal, kesejahteraan dan penghidupan, serta lingkungan mulai dipetakan. Tak lupa, keluhan masyarakat juga didengar dan dikumpulkan. Keterbukaan, keterlibatan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat turut dibangun,” tambah Wijayono.

Pihaknya juga mengeluarkan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sebagai pedoman program yang dijalankan. Pedoman ini menjadi pagar bagi perusahaan agar komitmen bisa diwujudkan dengan baik sekaligus memitigasi risiko sesuai dengan arahan dan kebijakan perusahaan induk dan pemerintah, sekaligus mempertimbangkan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan blueprint program Penerima Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

Menciptakan program bermakna dan diganjar penghargaan

Dengan acuan dan pedoman yang dibuat, sejumlah program telah dijalankan. Lahan-lahan bekas tambang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, misalnya, sudah direforestasi sebagai upaya mengurangi emisi karbon untuk menghidupkan kembali ekosistem yang sempat hilang.

Berkat program itu, Kawasan Arboretum Busang di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kota Samarinda, Kaltim telah menjadi kawasan alam multifungsi sejak 2018. Beragam jenis pohon bisa ditemui di sini. Ada pula hewan, mulai kukang Kalimantan hingga penangkaran rusa sambar.

Baca juga: Lalu Lalang Kukang di Arboretum Busang, Bukti Keberhasilan Restorasi Alam

Kawasan Arboretum Busang di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong, Kota Samarinda, Kaltim telah menjadi kawasan alam multifungsi sejak 2018. (Dok MHU)
Program lainnya adalah pembangunan sarana air bersih (Water Treatment Plant) berbasis green energy, dan pengembangan Desa Budaya Lung Anai yang berhasil terangkat potensi ekonominya memanfaatkan olahan kakao menjadi cokelat siap makan sebagai wujud pemberdayaan masyarakat Dayak Kenyah di area penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dok MHU Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (tengah) bersama dengan Direktur MHU Margareta (ketiga dari kiri) saat mengunjungi Rumah Cokelat di Desa Lung Anai, Sabtu (8/12/2024).

Lalu, pada sektor pendidikan terdapat program beasiswa S1, program pendidikan kesetaraan paket A,B, dan C, serta kemandirian ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Payang Sejahtera Desa Sungai Payang yang membidik warga di area lingkar operasional.

Baca juga: Solusi Air Bersih di Desa Sungai Payang, Begini Upaya MMSGI Dorong Kesejahteraan Warga

Program lainnya adalah Pangan untuk Penghijauan, Pemberdayaan BUMDes Sumber Purnama Desa Loh Sumber, Pengembangan Industri Pertukangan Berbahan Kayu Lokal, dan penanganan stunting.

Wijayono menyebut, setidaknya pihaknya memprioritaskan 11 dari 17 poin pada pilar Sustainable Development Goals (SDGs) yang ada.

Poin-poin tersebut adalah SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesejahteraan Gender), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), SDG 7 ( Energi Bersih dan Terjangkau), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Baca juga: Lewat Upaya Sinergi, MMSGI Sukses Optimalkan Potensi Desa Budaya dan Produk Kakao di Lung Anai

Lalu, SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

“Dengan mengedepankan program pemberdayaan masyarakat, kami berkomitmen terhadap program yang kami prioritaskan di area ring 1,2, dan 3 pada wilayah operasional,” terangnya.

Tak hanya itu, perusahaan yang dinaunginya itu juga membeli unit karbon pada perdagangan perdana IDX Carbon pada September 2023 untuk offset emisi kantor MHU pada site.

Terstruktur dan punya parameter keberhasilan

Sejak awal menjalani komitmennya untuk menjalankan prinsip ESG, MMSGI memang tak main-main. Segala program yang telah dijalankan pun terukur secara detail bagaimana dampak sosial dan lingkungannya.

Untuk kebutuhan tersebut, MMSGI menggunakan metodologi Social Return on Investment (SROI).

Baca juga: Lewat Upaya Sinergi, MMSGI Sukses Optimalkan Potensi Desa Budaya dan Produk Kakao di Lung Anai

Kemudian, ada pula implementasi metode Sustainable Livelihood Approach (SLA) untuk mengukur dampak program terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar tambang.

Adapun SROI digunakan MMSGI untuk menilai manfaat sosial dalam satuan moneter, memberikan gambaran jelas tentang dampak investasi sosial. Sementara itu, SLA membantu memastikan aspek keberlanjutan—ekonomi, sosial, dan lingkungan—dapat diukur secara holistik.

“Kedua metode ini efektif dalam menilai keberhasilan program, mengidentifikasi ruang perbaikan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang,” ujarnya.

Untuk diketahui, seluruh upaya terkait ESG oleh MMSGI dilaporkan secara berkala dan sukarela serta dinilai (ESG Score) oleh lembaga rating kelas dunia, S&P Global.

Penilaian tersebut diupayakan MMSGI terhitung dalam tiga tahun terakhir sebagai komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip keberlanjutan dalam seluruh bisnisnya untuk mewujudkan Good Corporate Citizen.

Baca juga: Wujudkan Komitmen terhadap Pelestarian Lingkungan, MHU-MMSGI Raih Proper Hijau 2023

Pada publikasi yang dibuat pada April 2024, MMSGI menyebut bahwa dukungan untuk BUMDes Payang Sejahtera mendapat nilai 4,27 menggunakan metode SROI.

Lalu, untuk kelompok pertukangan kayu Koetai Harapan Utama mendapat nilai SROI 5,23, dan untuk kelompok Ternak Lestari menghasilkan nilai SROI 5,03.

Nilai SROI tersebut dapat dimaknai bahwa setiap Rp 1 yang dikeluarkan perusahaan memiliki tingkat pengembalian sosial sebesar Rp 4-5. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan tergolong sangat baik dan bermanfaat secara ekonomi. Hal ini juga merupakan indikator keberlanjutan dari kegiatan corporate social responsibility (CSR) tersebut secara mandiri.

“Nilai SROI hingga lima kali lipat melalui program pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan pembangunan infrastruktur lokal, membuktikan upaya baik kami berdampak,” tambah Wijay.

Bagi pihaknya, menciptakan pendapatan berkelanjutan (sustainable income) atau mata pencaharian yang lestari (sustainable livelihood) adalah salah satu fondasi penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Baca juga: Komitmen Dorong Kemandirian Ekonomi, PPM MHU Sabet Tamasya Award 2024

Momen pembebasan lahan sering kali memberikan keuntungan yang sifatnya instan atau sementara, kata dia. Sementara tantangannya adalah bagaimana manfaat tersebut dapat dimaksimalkan untuk menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi masyarakat.

“Nah (di sinilah) pendekatan berbasis SROI memainkan peran penting dalam mengukur nilai perubahan yang dihasilkan oleh program atau intervensi tertentu. SROI tidak hanya menghitung keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang lebih luas,” jelasnya.

Dengan demikian, program yang dirancang dengan prinsip SROI memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat yang dirasakan masyarakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjadi sumber daya yang terus menggerakkan perekonomian lokal.

“Yang terpenting dalam seluruh proses ini adalah memastikan bahwa setiap upaya peningkatan pendapatan atau mata pencaharian benar-benar fokus pada keberlanjutan. (Jadi), bukan sekadar memberikan keuntungan sesaat, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung masyarakat untuk berkembang secara mandiri di masa depan,” ujarnya.

Ia memberi contoh di Desa Jembayan Tengah, Loa Kulu, Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai kampung kambing berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi warga di desa tersebut lewat budidaya.

Baca juga: Jembatani Keterbatasan lewat Kesetaraan Pendidikan, MMSGI Bantu Akses Pendidikan di Desa-desa Kaltim

“MHU awalnya membantu dengan memberikan 12 indukan kambing jenis PE dan Etawa. Lalu melakukan pendampingan serta pembinaan dalam memelihara ternak. Melihat ada perkembangan, MHU menggelontorkan lagi bantuan bibit kambing sebanyak 24 ekor,” jelasnya.

Perjuangan itu, kata dia, berjalan selama dua tahun hingga akhirnya membuahkan hasil. Ternak di Jembayan Tengah sukses. Bibit indukan kambing itu berkembang jadi 128 ekor, dan jumlahnya terus bertambah.

Dok MHU Marsuto, salah satu warga Desa Jembayan memberi pakan ternak kambing hasil kerja sama dengan PT MHU.

Pemantauan MHU berdasarkan kajian SROI, kambing yang berhasil terjual mencapai 200 ekor, dan kambing yang dipelihara warga sekitar 250 ekor.

“Artinya, investasi sosial yang digulirkan MHU berhasil mencapai lompatan ‘untung’ hingga melonjak tajam, atau lebih dari sepuluh kali lipat, terhitung dalam kurun lima tahun sejak pertama kali digulirkan pada 2018,” jelasnya.

Tak heran, pada 2024, MMSGI menerima berbagai award dari berbagai institusi terkait program-program ESG ataupun CSR yang dilakukan.

Baca juga: Terapkan Good Mining Practice, MHU Raih ASEAN Coal Awards 2023

Di antaranya, TOP CSR Awards 2024 kategori Excellence bintang 5 dan CSR Awards 2024 sebagai Most Impactful Program Prosperity.

Penghargaan-penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang memiliki program CSR dan ESG yang terimplementasi dengan baik dan berkelanjutan.

“Penerapan ESG membuat bisnis kami lebih berkelanjutan, terukur, dan transparan. Kami (juga) secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan,” ujarnya.

Standar baru industri pertambangan

Tak berhenti lewat program tersetruktur dan acuan yang telah dibuat, MMSGI ingin lebih berdampak lagi untuk menularkan semangat keberlanjutan. Hal ini terlihat lewat keterlibatan aktif sebagai anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi).

Baca juga: Proyek Pompa Hidram MMSGI dan MHU Masuk Grand Final IGCN SDG Innovation Accelerator Award 2024

Lewat forum Perhapi 2024, MMSGI melalui anak perusahaannya, PT MHU, berperan aktif dalam diskusi mengenai standar GMP, seperti Work at Height (WAH) dan standardisasi pertambangan batu bara dalam lingkup Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).

“SMKP adalah kerangka kerja yang wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan tambang di Indonesia sebagaimana diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). SMKP dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional di sektor pertambangan dilakukan dengan mengutamakan keselamatan kerja dan pengelolaan risiko yang efektif,” jelasnya.

Sebagai bagian dari implementasi SMKP, tak hanya MHU, seluruh perusahaan yang bergerak di industri tambang diwajibkan untuk melakukan identifikasi bahaya, menyusun prosedur kerja yang aman, serta menetapkan target keselamatan kerja yang terukur secara rutin.

Semua dokumen terkait, termasuk kebijakan, laporan implementasi, dan pencapaian indikator keselamatan, juga harus dilaporkan kepada pemerintah setiap tiga bulan sekali. Hal ini menciptakan transparansi sekaligus memastikan bahwa standar keselamatan selalu dipantau dan ditingkatkan.

Baca juga: Konsisten Dukung Indonesia NZE 2060, MMSGI Raih CNBC Awards 2023

“SMKP tidak hanya berfokus pada aspek spesifik, seperti work at height, tetapi mencakup seluruh aspek operasional yang berpotensi menimbulkan risiko, dari pengelolaan alat berat hingga perlindungan lingkungan. Dengan demikian, sistem ini menjadi landasan bersama bagi seluruh perusahaan tambang untuk menciptakan budaya keselamatan yang solid, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Melalui penerapan SMKP, perusahaan tambang berkomitmen untuk tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga melindungi karyawan, lingkungan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Melalui partisipasi aktif ini, MHU tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan standar keselamatan kerja di sektor pertambangan Indonesia.

"(Di forum tersebut), kami berbagi praktik terbaik, terutama di aspek sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar,” tambah Wijayono.

Sebagai informasi, Perhapi 2024 dihadiri oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dan berbagai pembicara dari asosiasi tambang.

“Penerapan ESG juga harus mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya kondisi alam atau lingkungan, kondisi infrastruktur, kondisi finansial, dan juga kondisi sumber daya manusia. Jadi, perencanaan program ESG harus bisa merangkum seluruh faktor agar mendapatkan hasil yang terukur sehingga memberikan dampak sesuai dengan target best practices,” paparnya.

Dengan berbagi praktik terbaik dan inovasi, MHU berharap dapat menjadi salah satu penggerak perubahan positif dalam menciptakan industri tambang yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.