Ubah Definisi Deforestasi, RSPO Dituding Permudah Konversi Hutan untuk Sawit

Menurut Hun Sung, indikator dalam standar 2018 kurang menguraikan setiap langkah-langkahnya. Hal inilah yang coba diatasi melalui standar baru. "Kami mencoba untuk menyelaraskannya dengan semua prosedur lain dengan cara yang membuatnya lebih mudah untuk diterapkan, terutama bagi petani baru," ungkapnya.

RSPO juga mengakui bahwa implementasi standar sebelumnya, menghadapi beberapa tantangan, terutama di negara-negara dengan industri minyak sawit yang masih berkembang dan memiliki tutupan hutan yang luas.

Untuk mengatasi hal ini, RSPO telah membentuk sebuah kelompok kerja khusus yang bertugas mengembangkan prosedur penilaian HCS yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi di negara-negara tersebut.

Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara ambisi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

"Enam tahun telah berlalu dan itu belum terjadi. Kami memiliki niat yang sangat baik pada tahun 2018, tetapi kami belum menyelesaikan masalah implementasi," kata Hun Sung.

"Ini sebagian besar mencerminkan keseluruhan standar ini: 2018 merupakan langkah maju yang besar, tetapi 2024 adalah sebuah evolusi. Ini memperkenalkan beberapa elemen baru, tetapi juga berfokus pada implementasi."

Selain itu, RSPO juga sedang mengembangkan sebuah sistem pelacakan digital bernama Prisma. Sistem ini akan memungkinkan anggota RSPO untuk melacak dan mencatat data geografis dari setiap tahapan produksi minyak sawit.

Dengan adanya sistem pelacakan digital ini, diharapkan kepatuhan terhadap standar RSPO dan peraturan terkait deforestasi di Uni Eropa (EUDR) dapat lebih mudah dipantau dan ditegakkan.

Kamal Seth, pemimpin minyak sawit global di WWF (LSM lingkungan ini adalah anggota kelompok pengarah peninjauan standar RSPO), memberikan penjelasan mengenai perubahan ini.

Ia menegaskan bahwa konsep High Conservation Value (HCV) atau nilai konservasi tinggi masih menjadi bagian penting dalam standar yang baru. Meskipun ada revisi, tenggat waktu untuk memenuhi standar tersebut tetap sama.

Seth juga menekankan pentingnya kolaborasi antara RSPO dengan jaringan HCV dan organisasi serupa lainnya, "Untuk memperkuat sistem yang relevan untuk memasyarakatkan minyak sawit berkelanjutan, dan untuk mendukung persyaratan peraturan seperti EUDR."

RSPO sendiri telah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai definisi HCV yang baru. Mereka menyatakan bahwa definisi ini telah direvisi secara eksplisit merujuk pada manual yang digunakan oleh auditor perkebunan bersertifikat RSPO, yang menggabungkan toolkit tersebut.

Namun, menurut Rosoman, adanya perbedaan antara definisi HCV yang baru dengan manual yang digunakan oleh auditor justru akan menimbulkan kebingungan dan celah bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban mereka dalam melindungi hutan HCV.

Rosoman juga menyoroti adanya tren penurunan jumlah perusahaan minyak sawit yang menjadi anggota HCSA, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk melindungi hutan dengan karbon tinggi.

Perusahaan-perusahaan besar telah memutuskan untuk keluar dari HCSA.

Menurut Rosoman, hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan minyak sawit semakin mengurangi komitmen mereka terhadap pelestarian hutan.

"Indikasinya adalah bahwa mereka menarik diri dari menjadi anggota HCSA, dan sekarang mereka menghapus definisi dari standar RSPO, jadi ini adalah erosi bertahap dari komitmen mereka untuk itu," pungkas Rosoman. (Ade S/National Geographic Indonesia)

Baca juga: Jangan Balikkan Kemajuan, Jangan Dukung Sawit dengan Cara Salah