Ubah Definisi Deforestasi, RSPO Dituding Permudah Konversi Hutan untuk Sawit

Toolkit ini menyediakan pedoman yang jelas dan praktis untuk membedakan antara hutan alami yang layak dilindungi dan lahan yang telah terdegradasi sehingga cocok untuk pengembangan.

Sayangnya, standar 2024 telah menghapus rujukan terhadap toolkit HCSA dan mengadopsi definisi hutan HCS yang baru.

Baca juga: Biodiesel B40 Bisa Pangkas Emisi, Bahan Baku yang Siap Baru Sawit

Lebih detail, definisi terbaru menyebutkan, "Hutan dengan simpanan karbon di atas dan di bawah tanah, di mana hilangnya karbon yang tersimpan akibat perubahan penggunaan lahan lebih besar daripada potensi peningkatan stok karbon dalam kawasan pengembangan baru selama periode satu siklus penanaman."

Greenpeace dan RAN khawatir bahwa perubahan definisi hutan HCS ini akan membuka celah bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mengkonversi hutan HCS menjadi perkebunan, dengan alasan bahwa hutan tersebut tidak lagi memenuhi kriteria yang ketat untuk perlindungan.

Gemma Tillack, Direktur Kebijakan Hutan RAN, menganggap dengan adanya penghapusan rujukan terhadap toolkit HCSA, kini perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki keleluasaan lebih besar untuk menebang hutan alam, termasuk hutan dengan HCS, guna membuka lahan baru lewat standar "tanpa deforestasi" yang mereka tetapkan sendiri.

"RSPO kini telah melemahkan standarnya dengan menghapus batas waktu deforestasi yang definitif, dan mengganti definisi kredibel yang digunakan untuk menerapkan praktik tanpa deforestasi dengan definisi cacat ciptaannya sendiri," ujar Tillack.

Senada dengan Tillack, Grant Rosoman, seorang spesialis hutan Greenpeace, memberikan pandangan kritis terhadap revisi definisi hutan HCS dalam standar RSPO.

"Definisi hutan HCS RSPO yang telah direvisi kini pada dasarnya ditentukan oleh berapa banyak karbon yang disequester oleh perkebunan kelapa sawit selama masa hidupnya (25 tahun), atau perhitungan karbon sederhana, daripada melihat atribut ekosistem hutan yang membuatnya dikategorikan sebagai HCS, seperti tinggi kanopi, komposisi spesies, dan kepadatan vegetasi, sebagaimana ditetapkan oleh HCSA," jelasnya.

Greenpeace juga menyuarakan keprihatinan atas ketidakjelasan batas waktu untuk menghentikan deforestasi dalam industri kelapa sawit. Standar RSPO yang direvisi hanya mensyaratkan perusahaan untuk mengkompensasi deforestasi yang terjadi setelah November 2018 melalui mekanisme remediasi dan kompensasi yang dinilai kurang efektif.

"Ini adalah sistem kompensasi yang sangat lemah," jelas Rosoman, "sampai-sampai mungkin lebih menguntungkan bagi sebuah perusahaan untuk melakukan deforestasi, mendirikan perkebunan kelapa sawit, dan kemudian melakukan sedikit restorasi setelahnya, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dari perkebunan tersebut."

Baca juga: Kelapa Sawit Kontroversial dan Politis, Bagaimana AI Menarasikannya?

Dibantah, tapi tetap tak mudah

RSPO sendiri, tentu saja, membantah bahwa standar baru yang mereka susun telah melemahkan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hutan.

Dalam sebuah korespondensi resmi dengan Dialogue Earth, RSPO menyatakan bahwa sejak awal peninjauan pada 2023, RSPO telah secara transparan mengomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat bahwa meskipun mandat untuk proses revisi adalah untuk memastikan auditabilitas dan keterlaksanaan yang lebih besar.

"Tidak akan ada penurunan Standar RSPO relatif terhadap versi kami yang ada," lanjut mereka, semua revisi dan iterasi telah dikembangkan dengan pemahaman ini.” 

Yen Hun Sung, direktur standar dan keberlanjutan RSPO, menegaskan bahwa secara substansial tidak ada perubahan signifikan dalam kriteria terkait penebangan hutan dan deforestasi. "Kami masih melestarikan hutan HCS. Yang berubah adalah cara penyusunannya," tuturnya.