Dukung Program Pemerintah, MHU Perkuat Pencegahan Stunting di Kawasan Lingkar Tambang

KOMPAS.com – Nisaul Khasana (35), salah satu penerima manfaat program PT Multi Harapan Utama (MHU), kini bisa tersenyum lega. Buah hatinya, Firza Ananda Santosa yang belum genap berusia tiga tahun, menunjukkan pertumbuhan berat badan signifikan. Sebelumnya, ia sempat resah lantaran Firza mengalami gangguan pertumbuhan.

Firza merupakan salah satu dari belasan anak di Kelurahan Graha Indah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) yang teridentifikasi mengalami stunting atau tengkes dan mendapatkan bantuan melalui program "bapak asuh" MHU.

Stunting saat ini menjadi salah satu tantangan kesehatan serius yang tengah diatasi Pemerintah Indonesia. Pasalnya, anak-anak yang mengalami stunting berisiko menghadapi berbagai masalah serius, seperti kemampuan belajar yang lebih rendah, daya tahan tubuh yang lemah, dan potensi produktivitas yang berkurang di masa depan.

Baca juga: Mahasiswa Desa Lingkar Tambang Raih Beasiswa MHU: Menuju Masa Depan Cerah dan Berkelanjutan

Kondisi itu mengancam upaya Indonesia dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing global guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang ditargetkan bisa menjadi negara maju.

Program penanganan stunting yang digulirkan atas kerja sama pemerintah daerah dan sektor swasta, salah satunya MHU, menjadi angin segar bagi para orangtua yang peduli terhadap tumbuh kembang dan asupan gizi anak-anak mereka, termasuk Nisaul. Berkat hal tersebut, Firza kini memperoleh bantuan tambahan kebutuhan gizi.

"Bulan September lalu, berat badan Firza hanya 8,7 kg. Alhamdulillah, sekarang sudah naik menjadi 8,9 kg," katanya dengan senyum penuh haru.

Baca juga: Pengintegrasian GMP dan ESG, Cara MHU Wujudkan Industri Pertambangan yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Program penanganan stunting yang diterapkan oleh MHU ini menjadi angin segar bagi para orang tua yang peduli terhadap tumbuh kembang dan asupan gizi anak-anak mereka.

"Kami sangat bersyukur. Program ini benar-benar membantu dan membuat kami merasa anak-anak kami diperhatikan dengan baik," lanjutnya.

Kolaborasi bersama

Merespons hal tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan prevalensinya. Salah satunya, pada pemerintahan Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jokowi saat itu mengamanatkan pencapaian target nasional prevalensi stunting sebesar 14 persen dari 21,6 persen pada 2023.

Salah satu upaya upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan adalah dengan menggandeng berbagai pihak untuk bergotong royong. Aksi ini diimplementasikan dalam wujud Gerakan Olah Bebaya Anak Asuh Stunting (GO-BAAS).

Baca juga: Komitmen Dorong Kemandirian Ekonomi, PPM MHU Sabet Tamasya Award 2024

Lanjutan Perpres tersebut kemudian diturunkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya dan mineral (ESDM) lewat surat edaran tentang peran serta badan usaha pertambangan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Implementasinya dengan memasukkan tujuan ini ke dalam program pemberdayaan masyarakat.

Upaya itu pun berlanjut di era kepemimpinan Presiden RI Ke-8 Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdananya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024), Prabowo langsung memberikan arahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah digaungkan olehnya saat kampanye.

Dilansir Kompas.id, Rabu (30/10/2024), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nasional Wihaji menyampaikan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah, hingga swasta.

Baca juga: Upaya MHU Dongkrak Perekonomian Desa di Kaltim Dapat Pujian dari Menteri Desa dan PDT

Bantuan yang diberikan pun, lanjut Wihaji, diharapkan tidak hanya simbolis, tapi juga berkelanjutan. Sebab, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia 2022, angka stunting di Indonesia masih mencapai 21,6 persen. Angka ini masih di atas ambang batas standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebesar 20 persen.

Dok.MHU MHU berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting melalui program ?Bapak Asuh? untuk 100 anak di Desa Jembayan, Loa Kulu, Kutai Kartanegara.

Program komprehensif MHU

Turut mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting, berbagai pihak ikut berpartisipasi aktif, termasuk sektor swasta. Salah satunya, MHU yang merupakan bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI).

MHU berkomitmen menjadi "bapak asuh" untuk 100 anak stunting di desa-desa lingkar tambang, meliputi Desa Jembayan, Loa Kulu Kota, Loh Sumber, dan Jembayan Tengah. Program inilah yang mengikutsertakan Firza sebagai penerima manfaat.

Baca juga: Lalu Lalang Kukang di Arboretum Busang, Bukti Keberhasilan Restorasi Alam

Komitmen dari MHU itu merupakan respons dari perusahaan untuk membantu upaya percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Dalam implementasinya, MHU menerapkan pendekatan komprehensif. Secara berkala, MHU dan mitranya berkeliling desa untuk mengukur tumbuh kembang anak yang mencakup berat badan, lingkar lengan, dan lingkar kepala.

Selain itu, perusahaan juga memberikan makanan tambahan bagi bayi dalam bentuk susu formula. Ibu hamil pun turut menjadi sasaran dalam program ini lantaran stunting dapat terjadi sejak masa kehamilan. Anak-anak penderita stunting juga mendapatkan bantuan nutrisi berupa telur lewat program Semesta Mencegah Stunting #CukupDuaTelur.

Hasil dari program itu pun semakin terlihat, angka stunting di kawasan itu semakin menurun seiring penambahan berat badan dari anak penerima manfaat.

Baca juga: Komitmen Dorong Kemandirian Ekonomi, PPM MHU Sabet Tamasya Award 2024

"Alhamdulillah, yang kami lihat, hampir keseluruhan mengalami peningkatan. Berdasarkan data, anak-anak mengalami perubahan tinggi dan berat badan, artinya program ini tersalurkan dengan tepat," ujar Ketua PKK Graha Indah Dhevy.

Perlu diketahui, bantuan program "bapak asuh" yang dijalankan MHU tidak hanya diberikan secara simbolis, tetapi juga berkelanjutan dan terukur. Keberhasilan program ini terlihat dari beberapa indikator, salah satunya dari pertumbuhan berat badan Firza, putra Nisaul.

Kini, berkat dukungan nutrisi yang tepat dan pemantauan berkala, bocah tersebut menunjukkan perkembangan positif.

Dok.MHU Instalasi pengolahan air Water Treatment Plant (WTP) telah menjadi sumber air bersih bagi warga di Desa Sungai Payang dan Dusun Kuntap yang menjangkau 829 KK.

Penyediaan air bersih untuk cegah stunting

Selain bantuan nutrisi, MHU juga memahami bahwa akses air bersih menjadi salah satu syarat penting dalam upaya penanganan stunting. Sejak 15 tahun silam, MHU telah menginisiasi program penyediaan air bersih melalui kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Melalui program ini, MHU membangun fasilitas water treatment plant (WTP) untuk mengolah air tanah menjadi air bersih yang kemudian didistribusikan ke rumah-rumah warga melalui jaringan pipa. Program ini telah dinikmati ribuan kepala keluarga di berbagai desa lingkar tambang yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan atau air sungai.

Baca juga: Proyek Pompa Hidram MMSGI di Kolam Pascatambang Jadi Sumber Air Bersih untuk Warga

Semua upaya itu merupakan bagian komitmen MHU dalam menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diimplementasikan melalui tagline "Syncnergy for the Future”.

Stunting tidak sekadar masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga merupakan isu pembangunan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Secara nasional, melalui program-program yang terintegrasi seperti ini, Indonesia berpeluang mencapai target penurunan stunting yang telah direvisi menjadi 18 persen pada 2025.

Pencapaian itu tentu membutuhkan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak. Melalui upaya bersama, dengan memperkuat peran pemerintah, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan sektor swasta seperti MHU, diharapkan Indonesia dapat melangkah maju menuju masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Apalagi, melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kalimantan Timur masuk ke dalam 17 provinsi fokus intervensi pencegahan stunting terintegrasi 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Keputusan 61/M.Ppn/Hk/08/2024 tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025.

Perlu diketahui, upaya penanganan stunting sebaiknya dilakukan sejak dini melalui pendekatan keluarga, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak sebelum usia dua tahun. Bila risiko stunting sudah ditemukan lebih awal, penanganan dapat dilakukan secara lebih baik demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.