Inggris Berencana Pangkas Dana Iklim dan Konservasi untuk Asia dan Afrika

KOMPAS.com - Inggris dilaporkan berencana memangkas sejumlah pendanaan iklim dan konservasi untuk negara berkembang. Di Afrika dan Asia, beberapa program yang bertujuan melindungi alam pada ekosistem vital bahkan disebut sudah dibatalkan.

Dilansir dari The Guardian, Selasa (3/3/2026), Inggris disebut akan memotong anggaran Dana Blue Planet senilai 500 juta poundsterling (sekitar Rp 11,5 triliun). Namun, hal ini belum diungkap ke publik.

Baca juga: 

• Dana Iklim Dunia Melimpah, tapi Belum Menjangkau Kelompok Rentan
• OJK dan Inggris Luncurkan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim

“Dukungan Inggris untuk pelestarian alam internasional harus dipertahankan sesuai dengan proporsinya dalam anggaran iklim internasional," kata Perwakilan Conservation International UK, Jonathan Hall.

Hall lalu mendesak transparansi pendanaan untuk program iklim dan ekosistem. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dampak besar dari pemotongan anggaran terhadap lingkungan dan kehidupan mereka. 

Inggris akan pangkas dana iklim di negara berkembang?

Keputusan tidak sejalan dengan komitmen internasional

Dok. Wikimedia Commons/Eka0998 Ilustrasi lamun Tanjung Kelor, Sekotong, Lombok Barat. Inggris berencana memangkas pendanaan untuk berbagai program iklim untuk berbagai negara berkembang di Afrika, Asia, serta Amerika Selatan.

Inggris disebut memangkas dan menutup sebagian Dana Lanskap Keanekaragaman Hayati senilai 100 juta poundsterling (sekitar Rp 2,3 triliun) untuk melindungi alam di ekosistem vital di negara miskin.

Mulanya, pendanaan ditujukan untuk enam daerah di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia, tapi jumlah ini telah dikurangi menjadi dua wilayah saja.

Skema lainnya telah dikurangi cakupannya, salah satunya Inggris hanya mengizinkan pendanaan selama satu tahun.

Pemerintah Inggris pun berencana memangkas pendanaan International Climate Fund (ICF) meski sebelumnya telah berkomitmen mengalokasikan 11,6 miliar poundsterling (sekitar Rp 266,8 triliun) selama lima tahun hingga akhir Maret 2026.

Akan tetapi, alokasi pendanaan dipangkas menjadi sembilan miliar poundsterling (sekitar Rp 207 triliun) untuk lima tahun ke depan.

Pendanaan tersebut membantu negara-negara berkembang menurunkan emisi gas rumah kaca dan menghadapi dampak perubahan iklim.

Oleh karena itu, keputusan Inggris dinilai tidak sejalan dengan komitmen internasional negara-negara maju yang berjanji melipatgandakan pendanaan iklim global hingga 300 miliar dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 5.036,7 triliun) per tahun pada 2035.

“Inggris tetap berada di jalur yang tepat untuk menyalurkan setidaknya 11,6 miliar pound dalam bentuk ICF pada akhir Maret 2026. Kami terus menerbitkan informasi yang teratur dan transparan untuk memungkinkan masyarakat di Inggris dan internasional melacak perkembangan, dan kami akan segera menerbitkan alokasi Bantuan Pembangunan Luar Negeri untuk tiga tahun ke depan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris.

Baca juga:

• Peserta Program Lingkungan Britania Raya Kunjungi Bengkalis untuk Pelajari Konservasi Mangrove
• Pulau Bengkalis Jadi Lokasi Belajar Konservasi Mangrove Nasional dan Global

SHUTTERSTOCK Inggris berencana memangkas pendanaan untuk berbagai program iklim untuk berbagai negara berkembang di Afrika, Asia, serta Amerika Selatan.

Di sisi lain, kekhawatiran juga muncul terkait masa depan Dana Blue Planet.

Adrian Gahan dari Campaign for Nature, sekaligus salah satu pencipta UK Nature Finance Tracker, menyatakan, Pemerintah Inggris selama lima tahun terakhir telah membangun Dana Blue Planet yang terinspirasi dari serial dokumenter Blue Planet karya David Attenborough.

“Namun, pada tahun ulang tahun Attenborough yang ke-100, tampaknya pemerintah justru mempertimbangkan untuk menutup program ini. Padahal lautan yang sehat sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan sosial global,” ucap Gahan.

Pihaknya meminta pemerintah tetap mendanai program Dana Blue Planet dalam lima tahun yang akan datang.

Di tengah polemik tersebut, 85 organisasi masyarakat sipil telah mengirim surat kepada pemimpin Partai Buruh, Keir Starmer untuk menangani permasalahan ini sekaligus meningkatkan pendanaan iklim.

Mereka mengusulkan pendanaan tambahan melalui pajak terhadap produsen bahan bakar fosil, strategi yang dinilai memiliki dukungan kuat dari publik.

Kelompok tersebut mengingatkan bahwa pemotongan pendanaan iklim akan menjadi pengkhianatan terhadap negara dan komunitas yang berada di garis depan krisis iklim, serta bertentangan dengan komitmen Pemerintah Inggris menjadi pemimpin global dalam aksi iklim dan pengentasan kemiskinan.

• Baca juga:
• Konservasi Terumbu Karang Indonesia Diperkuat Lewat Pendanaan TFCCA
• Dua Desa di Kaltim Ditetapkan Jadi Area Konservasi Pesut Mahakam