Keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa Makin Meningkat

KOMPAS.com - Keterwakilan perempuan di level organisasi dan pemerintahan desa atau kelurahan semakin meningkat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada Maret 2023, semakin banyak perempuan mulai terlibat dalam organisasi atau lembaga di desa.

Persentase keterwakilan perempuan tersebut yaitu 38,6 persen di pemerintah desa, 28,45 persen di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 55,55 persen di Lembaga Kemasyarakatan Desa, 46,1 persen di Lembaga Adat, dan 33,69 persen di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Baca juga: Komitmen Jasa Marga Setarakan Gender, Dua Posisi Puncak Ditempati Perempuan

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny Nurhayanti Rosalin mencontohkan keterwakilan perempuan di lembaga adat.

"Lembaga adat desa selama ini selalu didominasi oleh laki-laki, lalu masuklah satu perempuan yang kemudian menjadi ketua lembaga adat desa, ini merupakan perubahan yang luar biasa dalam sejarah adat desa di Indonesia," kata Lenny

"Meski pun angkanya belum tinggi, tetapi untuk menjadi ke sini bukan pekerjaan mudah karena perempuan harus memiliki kapasitas. Kementerian PPPA membuat pelatihan-pelatihan kepemimpinan perempuan di pedesaan," sambung Lenny.

Sejak 2021, muncul inisiasi program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA).

Baca juga: Berdayakan Perempuan di Desa Demi Cegah Perdagangan Orang

Melalui program ini, desa atau kelurahan diharapkan mampu mencapai 10 indikator, termasuk peningkatan angka keterwakilan perempuan.

Lenny menuturkan, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Perempuan juga didorong untuk bersuara.

"Apabila biasanya perempuan tidak memiliki wadah untuk bersuara, sekarang kita berupaya untuk membuat mereka terlibat ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa," ujar Lenny dalam Media Talk: Percepatan Kesetaraan Gender Melalui D/KRPPA, Rabu (7/6/2023).

Kepala Desa Songka Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Erny Damayanti, sepakat bahwa keterwakilan perempuan berperan aktif bagi pembangunan di desa.

Baca juga: Kementerian PPPA dan Aisyiyah Sepakati 5 Lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada 2022, Desa Songka menyelenggarakan berbagai kegiatan guna mendukung tercapainya 10 indikator D/KRPPA seperti kegiatan pelatihan, sosialisasi, hingga pertemuan dengan Forum Anak.

"Melalui pelaksanaan D/KRPPA, ini perempuan dan anak di Desa Songka semakin sukses dan maju," kata Erny.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Tuti Widiastuti, menceritakan adanya keinginan kuat para perempuan untuk menyuarakan ide guna menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.

Salah satu idenya adalah pembangunan poliklinik desa yang diusulkan oleh bidan setempat.

Baca juga: ASN Perempuan Penting Atasi Persoalan Sosial dan Dorong Pembangunan

Sementara itu, Kepala Desa Pekon Kusa Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Karti Nofiarsih, mengatakan ada pemberdayaan relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) untuk mewujudkan D/KRPPA.

"Relawan SAPA Pekon (Desa) Kusa sejak didirikan hingga kini terus giat berperan aktif dalam menyukseskan program-program dan kebijakan dari Kementerian PPPA," ujar Karti.

"Melalui program D/KRPPA pun terdapat keterwakilan perempuan, yaitu 80 persen di struktur Keorganisasian Aparat Pemerintahan Pekon Kusa dan keterwakilan di Badan Hippun Pemekonan (BHP) atau BPD sampai ke RT," papar Karti.

Baca juga: Butuh Lebih Banyak Pemimpin Perempuan di Kesehatan Demi Capai Tujuan SDGs