Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stunting Jadi Neraka Pembangunan SDM Indonesia, Percepatan Penurunan Jadi Perhatian

Kompas.com - 05/07/2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Permasalahan stunting menjadi sebuah neraka yang menghalangi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia untuk menjadi lebih berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Hari Keluarga Nasional 2023 di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/7/2023).

“Perlu saya sampaikan bahwa saat ini, kita sedang berusaha untuk menjauhkan keluarga kita dari neraka. Neraka tidak harus nanti setelah mati, tapi juga neraka dunia,” kata Muhadjir, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Fokus Tangani Stunting dan Entaskan Kemiskinan

Muhadjir menekankan percepatan penurunan stunting saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stuntingnya sebesar 21,6 persen atau mengalami penurunan dari 2021 yaitu 24,4 persen.

Prevalensi stunting 21,6 persen dinilai masih tinggi. Apalagi, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada 2024 adalah 14 persen.

Menurut Kementerian Kesehatan, stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak. Jangka panjangnya berdampak terhadap keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas.

Baca juga: Keharmonisan Keluarga Rupanya Penting Cegah Anak Stunting

“Kalau ini (stunting) tidak diperangi, akan sulit (bagi kita) untuk menjadi negara maju dan kaitannya dengan prasyarat untuk menjadi negara maju itu bebas stunting,” ucap Muhadjir.

Permasalahan kedua yang dia soroti adalah kemiskinan ekstrem. Secara nasional, kemiskinan ekstrem menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa.

Angka itu juga mengalami penurunan dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.

Pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu penyebab stunting dengan menargetkan jadi nol persen pada 2024.

Baca juga: Biskuit dan Susu Tak Efektif Atasi Stunting, Anggaran Dialihkan ke Protein Hewani

Muhadjir melanjutkan tantangan lain yang dihadapi berupa masih banyak penyakit sosial yang kian marak dan harus diwaspadai. Misalnya, seperti penggunaan narkoba hingga adanya pikiran sesat yang berujung ekstrem seperti aksi terorisme.

Ketiga masalah itu dinilai menjadi tantangan besar yang harus dihadapi guna mewujudkan Indonesia maju.

“Pemerintah memiliki perhatian yang sangat serius dalam kaitannya dengan pembangunan keluarga,” kata Muhadjir.

“Kenapa keluarga ini penting? Karena keluarga ini unit terkecil dari sebuah negara. Kalau keluarganya baik, bahagia, maka negara itu secara teoritik juga akan bahagia,” ungkapnya.

Baca juga: 12 Provinsi Jadi Prioritas Penurunan Stunting, Berikut Daftarnya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Alarm Punah! Badak Jawa Diprediksi Hilang 50 Tahun Lagi, Translokasi Jadi Jalan
Pemerintah
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Hampir 80 Persen Hiu Paus di Lokasi Wisata Luka Akibat Ulah Manusia
Pemerintah
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
Penelitian Lebih dari Satu Dekade Ungkap Populasi Hiu Paus di Papua
LSM/Figur
Cegah Kepunahan, Kemenhut Translokasi Dua Badak Jawa TN Ujung Kulon
Cegah Kepunahan, Kemenhut Translokasi Dua Badak Jawa TN Ujung Kulon
Pemerintah
Nilai Mangrove Capai 885.000 Dollar AS per Hektar, Konversi Jadi Tambak Harus Hati hati
Nilai Mangrove Capai 885.000 Dollar AS per Hektar, Konversi Jadi Tambak Harus Hati hati
LSM/Figur
2016-2024, MIND ID Reklamasi 7.000 Hektar Lahan Bekas Tambang
2016-2024, MIND ID Reklamasi 7.000 Hektar Lahan Bekas Tambang
BUMN
Sekolah di Sumut Didorong Naik Kelas, Tanoto Foundation Bekali Guru dan Kepala Sekolah
Sekolah di Sumut Didorong Naik Kelas, Tanoto Foundation Bekali Guru dan Kepala Sekolah
Swasta
RI Dapat Rp 960 Miliar dari Norwegia untuk Pangkas Emisi hingga Kelola Biodiversitas
RI Dapat Rp 960 Miliar dari Norwegia untuk Pangkas Emisi hingga Kelola Biodiversitas
Pemerintah
Tanoto Foundation Dorong Percepatan SDGs Bidang Pendidikan di Indonesia
Tanoto Foundation Dorong Percepatan SDGs Bidang Pendidikan di Indonesia
LSM/Figur
MIND ID Ungkap 4 Strategi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
MIND ID Ungkap 4 Strategi Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
BUMN
Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia
Menteri LH Keluhkan Minimnya SDM untuk Awasi Dampak Lingkungan, Cuma 1.100 se-Indonesia
Pemerintah
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Menteri LH Kritik Ekspansi Lahan Sawit yang Hilangkan Keanekaragaman Hayati
Pemerintah
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
KLH Awasi 5 Perusahaan, Diduga Buang Limbah yang Cemari Sungai Brantas
Pemerintah
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Dinilai Tak Produktif, 78.550 Ha Tambak Udang di Pantura Bakal Diganti Budi Daya Tilapia
Pemerintah
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
KKP Setop Kerja Sama dengan Vietnam Imbas Maraknya Penjualan Benih Lobster Ilegal
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau