Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stunting Jadi Neraka Pembangunan SDM Indonesia, Percepatan Penurunan Jadi Perhatian

Kompas.com, 5 Juli 2023, 13:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Permasalahan stunting menjadi sebuah neraka yang menghalangi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia untuk menjadi lebih berkualitas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Hari Keluarga Nasional 2023 di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/7/2023).

“Perlu saya sampaikan bahwa saat ini, kita sedang berusaha untuk menjauhkan keluarga kita dari neraka. Neraka tidak harus nanti setelah mati, tapi juga neraka dunia,” kata Muhadjir, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Fokus Tangani Stunting dan Entaskan Kemiskinan

Muhadjir menekankan percepatan penurunan stunting saat ini tengah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stuntingnya sebesar 21,6 persen atau mengalami penurunan dari 2021 yaitu 24,4 persen.

Prevalensi stunting 21,6 persen dinilai masih tinggi. Apalagi, pemerintah menargetkan prevalensi stunting pada 2024 adalah 14 persen.

Menurut Kementerian Kesehatan, stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak. Jangka panjangnya berdampak terhadap keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi hingga obesitas.

Baca juga: Keharmonisan Keluarga Rupanya Penting Cegah Anak Stunting

“Kalau ini (stunting) tidak diperangi, akan sulit (bagi kita) untuk menjadi negara maju dan kaitannya dengan prasyarat untuk menjadi negara maju itu bebas stunting,” ucap Muhadjir.

Permasalahan kedua yang dia soroti adalah kemiskinan ekstrem. Secara nasional, kemiskinan ekstrem menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa.

Angka itu juga mengalami penurunan dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.

Pemerintah terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang menjadi salah satu penyebab stunting dengan menargetkan jadi nol persen pada 2024.

Baca juga: Biskuit dan Susu Tak Efektif Atasi Stunting, Anggaran Dialihkan ke Protein Hewani

Muhadjir melanjutkan tantangan lain yang dihadapi berupa masih banyak penyakit sosial yang kian marak dan harus diwaspadai. Misalnya, seperti penggunaan narkoba hingga adanya pikiran sesat yang berujung ekstrem seperti aksi terorisme.

Ketiga masalah itu dinilai menjadi tantangan besar yang harus dihadapi guna mewujudkan Indonesia maju.

“Pemerintah memiliki perhatian yang sangat serius dalam kaitannya dengan pembangunan keluarga,” kata Muhadjir.

“Kenapa keluarga ini penting? Karena keluarga ini unit terkecil dari sebuah negara. Kalau keluarganya baik, bahagia, maka negara itu secara teoritik juga akan bahagia,” ungkapnya.

Baca juga: 12 Provinsi Jadi Prioritas Penurunan Stunting, Berikut Daftarnya

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau