Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 10 Juli 2023, 19:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Penyelesaian kasus stunting dapat membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pada Sabtu (8/7/2023) dalam Seminar Nasional bertema “Strategi Percepatan Penurunan Stunting dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045” yang digelar Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Muhadjir menuturkan, penyelesaian stunting perlu upaya pemenuhan gizi yang optimal sejak dini.

Baca juga: Atasi Stunting, Danone Rilis Isi Piringku di Kabupaten Magelang

Dia menuturkan bahwa para pemuda, khususnya yang duduk di bangku kuliah, harus dibekali persiapan yang matang.

Sehingga, mereka dapat menjadi bagian dari generasi yang unggul dan menciptakan keturunan yang berkualitas di masa yang akan datang.

“Untuk mewujudkan semua itu, perlu pemenuhan gizi yang optimal sejak dini. Edukasi ini perlu ditanamkan kepada para mahasiswa sehingga masalah stunting dapat diantisipasi,” ujarnya.

Muhadjir menjelaskan, stunting dapat terjadi dari sejak proses kehamilan dan setelah bayi terlahir.

Baca juga: Waspada, Perempuan Anemia Berisiko Tinggi Lahirkan Bayi Stunting

Oleh karena itu, dibutuhkan pemberian makanan tambahan bagi bayi di bawah lima tahun (balita) serta edukasi yang baik terhadap para calon orangtua.

Terlebih, saat ini angka prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Barat masih tergolong tinggi yaitu sebesar 27,8 persen, urutan kedelapan terbanyak se-Indonesia.

“Maka sangat penting peran dan keterlibatan perguruan tinggi memberikan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat, terutama untuk memperbaiki permasalahan gizi dan anemia pada remaja,” ucap Muhadjir.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Indonesia berhasil menekan angka prevalensi stunting hingga 21,4 persen.

Baca juga: Upaya Pencegahan Cara Paling Efektif Turunkan Stunting di Indonesia

Meski begitu, angka tersebut masih harus ditekan hingga mencapai 14 persen pada akhir tahun 2024 mendatang sebagaimana target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Muhadjir menjelaskan, persoalan stunting juga tidak hanya berkaitan dengan permasalahan kesehatan saja.

Ada beberapa faktor lain yang berpengaruh terjadinya stunting seperti kondisi sosial ekonomi dan perilaku masyarakat.

Sehingga upaya penanggulangannya memerlukan peran dan dukungan dari semua sektor. Selain itu, intervensi spesifik dan sensitif harus berjalan beriringan.

Baca juga: Stunting Jadi Neraka Pembangunan SDM Indonesia, Percepatan Penurunan Jadi Perhatian

“Data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang kita miliki dapat dimaksimalkan sehingga intervensi dapat tepat sasaran dan terus berkesinambungan,” kata Muhadjir.

Data P3KE dapat digunakan oleh perguruan tinggi sebagai acuan dalam menjalankan program-program pengabdian masyarakatnya sebagai bagain dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Data tersebut telah berbasis by name by address, sehingga nantinya diharapkan intervensi dapat berjalan tepat sasaran.

“Data ini bisa menjadi bahan rujukan mengelola program. Sehingga program yang dijalankan dapat betul-betul bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Fokus Tangani Stunting dan Entaskan Kemiskinan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pertamina Eco RunFest 2026 Hadirkan 7 Inisiatif Keberlanjutan, dari Daur Ulang hingga Pengelolaan Sampah
Pertamina Eco RunFest 2026 Hadirkan 7 Inisiatif Keberlanjutan, dari Daur Ulang hingga Pengelolaan Sampah
BUMN
Perusahaan, Regulator, dan Stakeholder Membentuk Arah Pelaporan Keberlanjutan
Perusahaan, Regulator, dan Stakeholder Membentuk Arah Pelaporan Keberlanjutan
Pemerintah
Jasa Ekosistem Hutan Belum Dihitung, Pakar Dorong Valuasi dalam Tata Ruang
Jasa Ekosistem Hutan Belum Dihitung, Pakar Dorong Valuasi dalam Tata Ruang
Pemerintah
Indonesia Siapkan RPP Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Kehancuran Ekonomi Jadi Konsekuensi Kerusakan Alam
Indonesia Siapkan RPP Pengelolaan Sumber Daya Genetik, Kehancuran Ekonomi Jadi Konsekuensi Kerusakan Alam
Pemerintah
Dampak Cuaca Panas, Pekerja Perempuan Pekerja Informal Rugi Rp1.009 Triliun Per Tahun
Dampak Cuaca Panas, Pekerja Perempuan Pekerja Informal Rugi Rp1.009 Triliun Per Tahun
LSM/Figur
Merangkul Masyarakat Adat, Garda Terdepan Pencegahan Karhutla
Merangkul Masyarakat Adat, Garda Terdepan Pencegahan Karhutla
LSM/Figur
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Tata Guna Lahan Tumpang Tindih Hambat Investasi Perdagangan Karbon di Indonesia
Pemerintah
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Penyusutan Air Sungai Eropa Ancam Jalur Logistik, Perusahaan Pelayaran Cari Solusi
Pemerintah
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
10 Persen Orang Terkaya Picu Kerugian Lingkungan Rp101 Kuadriliun Tiap Tahun
Pemerintah
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Uji Gagasan di Desa Binaan Bakti BCA, Gen Z Belajar Beradaptasi dan Mendengar Warga
Swasta
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Suhu Gurun Makin Ekstrem, Unta Mulai Kesulitan Bertahan Hidup
Pemerintah
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Kemendagri Dorong Pembenahan Tata Kelola Desa untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Suhu Laut Naik, Kemampuan Padang Lamun Menyimpan Karbon Alami Merosot
Pemerintah
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Studi Ungkap 25 Persen Emisi Karbon Sektor Pelayaran Dunia dari Kapal di Sungai
Pemerintah
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
Dampak Karhutla Tak Cukup Dihitung dari Luas Lahan dan Emisi Karbon
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau