Pemprov Kaltim Susun Perda Perdagangan Karbon

KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perdagangan karbon di sana.

Penyusunan perda tersebut akan menjadi turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan, penyusunan perda perdagangan karbon merupakan tindak lanjut keikutsertaan Pemprov Kaltim dalam side event Indonesia Pavilion dalam COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Baca juga: Kementerian Investasi Sebut Indonesia Bisa Jadi Pusat Bursa Karbon

Penyusunan perda tersebut juga akan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Akmal menyampaikan, di dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tertuang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi GRK dalam pembangunan nasional.

“Pemprov Kaltim akan membuat turunannya di daerah,” kata Akmal sebagaimana dilansir Antara, Senin (11/12/2023).

Dia menyampaikan, perda perdagangan karbon tersebut dinilai penting.

Pasalnya, Kaltim merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang berhasil mendapat kompensasi pendanaan karbon dari World Bank melalui Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF).

Baca juga: 10 Negara Penyumbang Karbon Dioksida Terbesar 2022, Indonesia Nomor 6

Akmal mengungkapkan, Provinsi Kaltim juga terlibat aktif dalam KTT iklim COP selama beberapa tahun terakhir.

Dalam pertemuan anggota Governors Climate Forest - Task Force (GCF-TF), para gubernur, delegasi, dan mitra menerbitkan seruan aksi dalam COP28.

Hal tersebut, merupakan tindak lanjut dari Manaus Action Plan yang dihasilkan dari pertemuan tahunan GCF Task Force di Manaus, Brasil, pada 2022.

Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 September.

Jokowi menyebutkan, potensi dana yang bisa diserap Indonesia dalam bursa karbon dunia bisa mencapai Rp 3.000 triliun atau Rp 3 kuadriliun.

Baca juga: Neutura Raup Pendanaan Angel COP28 untuk 2 Proyek Penyerap Karbon

Penyerapan karbon menjadi salah satu solusi berbasis alam atau nature based solution untuk melawan perubahan iklim.

"Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari alam," ujar Jokowi dalam pidatonya.

Dia menuturkan, dengan potensi sebesar itu, serapan dana dari bursa karbon dapat menjadi kesempatan ekonomi baru yang bisa ditangkap Indonesia.

"Kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia menuju ekonomi hijau," papar Presiden Jokowi.

Jokowi menguraikan, hasil dari perdagangan karbon akan diinvestasikan kembali kepada upaya-upaya menjaga lingkungan, khususnya mengurangi emisi karbon.

Baca juga: Indonesia Jajaki Kerja Sama Penangkap Karbon dengan Korea Selatan