Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/12/2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – KTT iklim COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), berakhir pada Rabu (13/12/2023) siang. Para perwakilan dari hampir 200 negara sepakat untuk bertransisi dari bahan bakar fosil.

Frasa yang disepakati dalam keputusan tersebut adalah: bertransisi dari bahan bakar fosil ke dalam sistem energi, dengan cara yang adil, bertahap, dan merata sehingga dapat mencapai nol emisi pada 2050 sesuai dengan sains.

Greenpeace Indonesia menilai, kesepakatan dalam COP28 tidak ambisius untuk mencegah Bumi memasuki dampak krisis iklim yang lebih buruk.

Baca juga: COP28 Berakhir, Ini Janji-janji yang Terjalin Selama KTT

Dalam kesepakatan COP28 juga tidak memuat mandat menghapus pemakaian energi fosil.

Greenpeace Indonesia menilai, perlu komitmen penghapusan bahan bakar fosil untuk mempercepat transisi energi dan mencapai target mencegah suhu Bumi naik 1,5 derajat.

Janji mobilisasi pendanaan senilai 700 juta dollar AS juga dinilai tidak cukup bagi masyarakat terdampak krisis iklim.

Lalu, bagaimana kesepakatan ini akan diturunkan dalam kebijakan iklim di Indonesia?

Baca juga: COP28 Sepakat Transisi dari Fosil, OPEC Justru Optimistis Permintaan Minyak Naik

Makalah kebijakan yang diluncurkan oleh Greenpeace Indonesia dan LPEM UI baru-baru ini menyebut Indonesia masih akan terkunci oleh batu bara atau coal lock in.

Makalah kebijakan tersebut juga menyoroti keberpihakan pemerintah pada batu bara seperti kebijakan kewajiban pasar domestik (DMO), batu bara bersih, kebijakan fiskal probatu bara, royalti 0 persen, hingga pembangunan PLTU yang masih terus berlanjut.

Sementara kebijakan untuk pengembangan energi terbarukan masih dibatasi, iklim investasi energi terbarukan tidak cukup menarik, serta regulasi energi terbarukan yang kerap berubah sehingga memberikan ketidakpastian hukum bagi investor.

Pengkampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari mengatakan, jebakan coal lock in ini membuat Indonesia makin sulit untuk melakukan transisi energi.

Baca juga: COP28 Rampung: Dunia Sepakat Lakukan Transisi, Awal dari Akhir Era Fosil

Dia menambahkan, harus ada reformasi kebijakan dan kemauan politik yang kuat untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil.

“Dampak krisis iklim sudah sampai di meja makan kita, kehilangan dan kerugian akibat gagal panen dan gagal tanam sudah terjadi dimana-mana,” ujar Adila, sebagaimana dilansir siaran pers Greenpeace Indonesia.

“Penghapusan penggunaan batu bara harus dilakukan secara cepat dan adil, hapus solusi palsu seperti PLTU kawasan, co-firing biomassa dan gasifikasi batu bara dari skema transisi energi, serta mendorong peran PLN untuk menghasilkan regulasi turunan yang memperkuat proses transisi energi,” sambungnya.

Sedangkan di sektor kehutanan, COP28 menyepakati perlu adanya penguatan upaya melawan deforestasi dan penggundulan hutan pada 2030, hingga melestarikan keanekaragaman hayati pada lanskap darat dan ekosistem laut.

Baca juga: COP28 Molor, Bahasan Penghapusan Bakan Bakar Fosil Berjalan Alot

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BUMN Patungan Bangun Sistem Penyediaan Air di Bandung, Bisa Langsung Diminum

BUMN Patungan Bangun Sistem Penyediaan Air di Bandung, Bisa Langsung Diminum

BUMN
Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Pemerintah
AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

Pemerintah
Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Pemerintah
Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Pemerintah
Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Pemerintah
Indonesia Inisiasi 'Global Water Fund' Danai Pengelolaan Air

Indonesia Inisiasi "Global Water Fund" Danai Pengelolaan Air

Pemerintah
WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

Pemerintah
Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Pemerintah
Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Pemerintah
Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Pemerintah
Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Pemerintah
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah 'Greenwashing'

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah "Greenwashing"

LSM/Figur
Elon Musk Singgung soal Alien dan Desalinasi Saat Jadi Pembicara World Water Forum

Elon Musk Singgung soal Alien dan Desalinasi Saat Jadi Pembicara World Water Forum

Pemerintah
Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih Saat Buka World Water Forum

Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih Saat Buka World Water Forum

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com