Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Kesehatan Sedunia, WHO Kampanyekan Pentingnya Keadilan

Kompas.com - 12/04/2024, 13:22 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menyerukan tindakan untuk menegakkan hak atas kesehatan di tengah ketidakadilan dan krisis. 

Untuk memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh pada 7 April, Organisasi Kesehatan dunia (WHO) menjalankan kampanye “Kesehatan saya, hak saya (My Health, my right)" untuk memperjuangkan hak atas kesehatan setiap orang, dimanapun berada.

Kampanye ini berupaya memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan informasi berkualitas, air minum dan udara bersih, nutrisi yang baik, perumahan berkualitas, kondisi kerja dan lingkungan yang layak, serta kebebasan dari diskriminasi.

Di seluruh dunia, tantangan utama yang menghalangi hak atas kesehatan antara lain disebabkan karena situasi politik, kurangnya akuntabilitas dan pendanaan, ditambah dengan intoleransi, diskriminasi, dan stigma.

Baca juga: Perhatikan 3 Masalah Kesehatan yang Sering Dialami Pemudik

Adapun hak atas kesehatan tercantum dalam Konstitusi WHO, dan setidaknya 140 negara mengakui hak atas kesehatan dalam konstitusi nasional mereka.

Namun, pengakuan saja tidak cukup. Itulah sebabnya WHO mendukung negara-negara untuk membuat undang-undang tentang hak atas kesehatan di seluruh sektor dan mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan program kesehatan.

“Mewujudkan hak atas kesehatan mengharuskan pemerintah untuk mengesahkan dan menerapkan undang-undang, berinvestasi, mengatasi diskriminasi, dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ia mengatakan bahwa WHO bekerja sama dengan pemerintah, mitra, dan masyarakat untuk memastikan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai.

"Sebagai hak mendasar bagi semua orang, dimanapun," imbuhnya. 

Sulitnya akses kesehatan

Dilansir dari laman resmi WHO, Senin (8/4/2024), setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai, tanpa mengalami diskriminasi atau kesulitan dana.

Namun, pada tahun 2021, tercatat 4,5 miliar orang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang baik, sehingga membuat mereka rentan terhadap penyakit dan bencana.

Baca juga: 5 Dampak Buruk Petasan Terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Bahkan, mereka yang mempunyai akses terhadap layanan kesehatan seringkali menderita secara ekonomi. Tercatat sekitar 2 miliar orang menghadapi kesulitan keuangan karena biaya kesehatan, dan situasi ini semakin memburuk selama dua dekade.

Lebih luas lagi, dibutuhkan tambahan 200–328 miliar dollar AS per tahun secara global untuk meningkatkan layanan kesehatan primer di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (atau 3,3 persen dari perkiraan PDB nasional).

Kemajuan pun telah terbukti dapat terjadi jika ada kemauan politik. Sejak tahun 2000, 42 negara, yang mewakili seluruh wilayah dan tingkat pendapatan, berhasil meningkatkan cakupan layanan kesehatan dan perlindungan terhadap belanja kesehatan yang sangat besar.

Krisis dan kesehatan masyarakat

Meskipun kelambanan dan ketidakadilan merupakan penyebab utama kegagalan global dalam memenuhi hak atas kesehatan, berbagai krisis yang terjadi saat ini juga menyebabkan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Elon Musk Disebut Pertimbangkan Investasi Baterai Kendaraan Listrik di RI

Elon Musk Disebut Pertimbangkan Investasi Baterai Kendaraan Listrik di RI

Pemerintah
JETP Harus Lirik Energi Terbarukan Berbasis Komunitas yang Pangkas Kemiskinan 16 Juta Orang

JETP Harus Lirik Energi Terbarukan Berbasis Komunitas yang Pangkas Kemiskinan 16 Juta Orang

LSM/Figur
BUMN Patungan Bangun Sistem Penyediaan Air di Bandung, Bisa Langsung Diminum

BUMN Patungan Bangun Sistem Penyediaan Air di Bandung, Bisa Langsung Diminum

BUMN
Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Pemerintah
AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

Pemerintah
Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Pemerintah
Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Pemerintah
Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Pemerintah
Indonesia Inisiasi 'Global Water Fund' Danai Pengelolaan Air

Indonesia Inisiasi "Global Water Fund" Danai Pengelolaan Air

Pemerintah
WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

Pemerintah
Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Pemerintah
Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Pemerintah
Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Pemerintah
Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Pemerintah
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah 'Greenwashing'

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah "Greenwashing"

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com