Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/05/2024, 14:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong percepatan penggunaan bus listrik sebagai transportasi publik di perkotaan, sebagai upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara.

“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara,” ujar Budi dalam acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide di Jakarta, Selasa (21/5/2024). 

Ia menjelaskan, pengguna kendaraan pribadi di Indonesia masih tinggi dibanding pengguna transportasi umum, terutama yang berbasis bahan bakar fosil.

Baca juga: Elon Musk Disebut Pertimbangkan Investasi Baterai Kendaraan Listrik di RI

Oleh karena itu, saat ini emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi salah satu masalah serius. Sehingga, perlu adanya peningkatan pengembangan angkutan umum berbasis listrik, agar Indonesia bisa menyusul negara-negara yang sudah berhasil. 

"Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik, yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan," imbuhnya. 

Pemerintah pusat serius mengembangkan kendaraan listrik, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Dari sana, Kementerian Perhubungan sedang menyusun Peta Jalan Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis bus rapid transit (BRT) di Indonesia.

Salah satu upayanya melakukan peluncuran angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) menggunakan armada listrik di dua kota, yaitu Bandung sebanyak 8 bus dan Surabaya 14 bus.

Program lainnya adalah angkutan umum di dua kota, yaitu Medan dan Bandung, yang implementasinya akan menggunakan bus listrik.

Tantangan transportasi publik berbasis listrik

Namun, Budi menjelaskan, masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangan angkutan umum berbasis listrik di Indonesia.

Antara lain, kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan transportasi publik, serta belum optimalnya sarana dan prasarana terkait armada bus listrik, seperti fasilitas charging station.

Baca juga: Uni Eropa Sahkan Aturan Pangkas 90 Persen Emisi Kendaraan Berat

“Pemerintah Pusat sudah berusaha untuk mengadakan kendaraan listik. Hanya saja, dukungan Pemda saya rasa belum optimal. Pemerintah Pusat dan Pemda punya tanggung jawab yang sama untuk menyelenggarakan angkutan publik yang ramah lingkungan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga mengakui endaraan listrik membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sebab, harga kendaraan listrik bisa dua kali lipat lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.

“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap Institute for Transportation and Development (ITDP) atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” papar Menhub Budi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Dorong Inklusi Keuangan dan Kesetaraan Gender bagi Pelaku UMKM, Kumpul Executive Lab Forum 2024 Digelar

Dorong Inklusi Keuangan dan Kesetaraan Gender bagi Pelaku UMKM, Kumpul Executive Lab Forum 2024 Digelar

Swasta
ADB Tingkatkan Pinjaman untuk Iklim Sebesar 7,2 Miliar Dollar AS

ADB Tingkatkan Pinjaman untuk Iklim Sebesar 7,2 Miliar Dollar AS

Swasta
Penggurunan Lahan: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Penggurunan Lahan: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Pemerintah
Big Tech Beralih ke Energi Nuklir untuk Penuhi Teknologi AI

Big Tech Beralih ke Energi Nuklir untuk Penuhi Teknologi AI

Swasta
Pembiayaan Aksi Iklim Harus Dipandang sebagai Investasi

Pembiayaan Aksi Iklim Harus Dipandang sebagai Investasi

LSM/Figur
LinkedIn: Setengah Pekerjaan Ekonomi Hijau Tak Terisi Pada 2050

LinkedIn: Setengah Pekerjaan Ekonomi Hijau Tak Terisi Pada 2050

Pemerintah
Cuaca Ekstrem Sebabkan Kerugian 2 Triliun Dollar AS Selama Dekade Terakhir

Cuaca Ekstrem Sebabkan Kerugian 2 Triliun Dollar AS Selama Dekade Terakhir

Pemerintah
The Star Summit 2024: Dukungan Penting Mempertahankan Talenta Perempuan di Tempat Kerja

The Star Summit 2024: Dukungan Penting Mempertahankan Talenta Perempuan di Tempat Kerja

Swasta
Rabu Biru Foundation: Indonesia Hadapi Tantangan Besar Bidang Kesehatan

Rabu Biru Foundation: Indonesia Hadapi Tantangan Besar Bidang Kesehatan

LSM/Figur
Microsoft Bikin Pusat Data dari Kayu untuk Atasi Jejak Karbon Teknologi

Microsoft Bikin Pusat Data dari Kayu untuk Atasi Jejak Karbon Teknologi

Pemerintah
Percepat Eliminasi TBC 2025, Menkes Targetkan 1 Juta Temuan Kasus

Percepat Eliminasi TBC 2025, Menkes Targetkan 1 Juta Temuan Kasus

Pemerintah
Pola Makan Tak Sehat Sebabkan Kerugian 8 Triliun Dollar AS Per Tahun

Pola Makan Tak Sehat Sebabkan Kerugian 8 Triliun Dollar AS Per Tahun

LSM/Figur
The Star ESG Summit 2024: Inovasi ESG, Kunci Kompetitif Bisnis Malaysia di Pasar Global

The Star ESG Summit 2024: Inovasi ESG, Kunci Kompetitif Bisnis Malaysia di Pasar Global

Swasta
Perubahan Iklim Timbulkan Berbagai Risiko Bagi Bank

Perubahan Iklim Timbulkan Berbagai Risiko Bagi Bank

Pemerintah
COP29: Presiden Azerbaijan Sebut Barat Munafik karena Beli Minyak dan Gas

COP29: Presiden Azerbaijan Sebut Barat Munafik karena Beli Minyak dan Gas

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau