Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, Isu Kualitas Udara Perlu Diprioritaskan Calon Kepala Daerah

Kompas.com, 8 Oktober 2024, 19:00 WIB
Add on Google
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com - Yayasan Udara Anak Bangsa atau dikenal dengan Bicara Udara berharap isu kualitas udara menjadi prioritas bagi para calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Co-Founder Bicara Udara Ratna Kartadjoemena mengatakan, lembaga tersebut tengah sibuk meminta bertemu dengan para calon gubernur untuk membawa isu kualitas udara menjadi prioritas.

Bicara Udara merupakan sebuah organisasi non-profit yang berfokus pada edukasi dan advokasi peningkatan kualitas udara di Indonesia.

Baca juga: PBB: Investasi Udara Bersih Selamatkan Nyawa dan Perangi Perubahan Iklim

Ratna menuturkan, menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024, Bicara Udara bertemu calon presiden untuk memastikan mereka mendengar suara rakyat.

"Kini, kami juga akan sibuk bertemu calon gubernur agar isu ini menjadi prioritas," ujar Ratna sebagaimana dilansir Antara, Senin (7/10/2024).

Kekhawatiran soal kualitas udara tersebut juga menjadi landasan utama dalam acara Biru Talks di The Sustainability Xperience (TSX) 2024 di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Dalam kegiatan tersebut, ibu-ibu dari Bicara Udara menyerukan pentingnya perbaikan kualitas udara dalam di momen Pilkada 2024.

Baca juga: Dampak Tak Terduga dari Polusi Udara: Perubahan Suasana Hati

Ratna juga menekankan pentingnya menjaga momentum dalam advokasi agar isu tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah.

Dia turut meminta agar masyarakat tidak hanya menjadi netizen pasif, tetapi juga proaktif dalam menyuarakan keinginan mereka kepada pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk bertindak.

"Jadi, memang kita sebagai masyarakat itu dituntut untuk selalu aktif. Kita juga harus aktif mendesak dan juga memberikan opini apapun keinginan kita kepada orang-orang yang memiliki kompetensinya sehingga kita didengar," papar Ratna.

Co-Founder Bicara Udara Novita Natalia menyampaikan, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui strategi yang inovatif termasuk viralitas di media sosial.

Baca juga: Polusi Udara Tinggi, Sensor Udara Perlu Ditingkatkan

Menurutnya, viralitas isu merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa kebijakan yang mendukung perbaikan kualitas udara dapat segera diterapkan. Masyarakat diminta berperan aktif untuk menyuarakan tuntutan tersebut secara lebih efektif.

"Ketika kita bicara polusi udara, kita juga bicara soal kebijakan publik. Untuk itu, masyarakat perlu sadar bahwa saat ini, jika isu tidak viral, seringkali tidak mendapat perhatian dari pemerintah," ujarnya pula.

Bicara Udara menekankan, udara bersih adalah hak mendasar yang kini terancam oleh kualitas udara yang semakin memburuk.

Bicara Udara mencontohkan Jakarta sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia.

Lembaga tersebut menilai, Jakarta menghadapi tantangan serius yang mempengaruhi kesehatan warganya, terutama ibu-ibu yang khawatir akan dampak jangka panjang bagi keluarga dan anak-anak mereka.

Baca juga: DKI Jakarta Butuh 71 Stasiun Pemantau Kualitas Udara

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
Pemerintah Ingin Stop Impor BBM, IESR Sebut Tak Realistis
LSM/Figur
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Swasta
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut  yang Sulit Dipantau
Peran Vital Hiu: Bantu Kumpulkan Data Iklim Laut yang Sulit Dipantau
Pemerintah
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
INDEF: Salah Menyamakan Dampak Lingkungan PLTP dan PLTU
LSM/Figur
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Krisis Iklim: Tutupan Salju di Pegunungan Yunani Susut 58 Persen dalam 40 Tahun
Pemerintah
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Laju Deforestasi Hutan Tropis Global Turun, Tapi Tetap Mengkhawatirkan
Pemerintah
Momentum RI Raup 'Windfall Tax' Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
Momentum RI Raup "Windfall Tax" Batu Bara untuk Biayai Transisi Energi
LSM/Figur
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
PwC: 82 Persen Perusahaan Percepat Target Iklim dan Dekarbonisasi Rantai Pasok
Swasta
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
Studi: Migrasi Hiu Paus Lintasi 12 Batas Negara dan Laut Internasional
LSM/Figur
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Menteri LH Jumhur Hidayat: UU Cipta Kerja Terlalu Kapitalistik
Pemerintah
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
Energi Terbarukan Ciptakan 6-10 Juta Green Jobs pada 2060, Tapi Pekerja RI Sulit Direkrut
LSM/Figur
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Menteri LH: Industri Ekstraktif Harus Tetap Jalan karena RI Butuh Uang
Pemerintah
FEM IPB: Mayoritas Manfaat MBG masih Terkonsentrasi di Jawa dan Perkotaan
FEM IPB: Mayoritas Manfaat MBG masih Terkonsentrasi di Jawa dan Perkotaan
Pemerintah
Lewat Program Teman Biruni Bahagia, Biruni Foundation Salurkan Ratusan Bantuan untuk Anak Rentan
Lewat Program Teman Biruni Bahagia, Biruni Foundation Salurkan Ratusan Bantuan untuk Anak Rentan
LSM/Figur
Angkat Tema Pemberdayaan, Inspiring Asia Micro Film Festival 2026 Dibuka untuk Umum
Angkat Tema Pemberdayaan, Inspiring Asia Micro Film Festival 2026 Dibuka untuk Umum
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau