Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herman Agustiawan

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014

Swasembada Energi Bukan Mimpi (2)

Kompas.com, 7 Januari 2025, 10:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kembali ke pertanyaan di atas, menurut PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional:

“Kemandirian energi adalah terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri.”

Indonesia tidak dapat dikatakan mandiri minyak bumi dan BBM. Mengapa? Karena produksi minyak Indonesia telah menurun drastis dan infrastruktur seperti halnya kilang, tangki cadangan operasional, penyangga dll, juga terbatas.

Baca juga:

Berdasarkan Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023, konsumsi BBM domestik sekitar 1,42 juta Bph. Sedangkan, jumlah impor minyak mentah dan BBM sekitar 826,16 ribu Bph, yang terdiri dari 362,7 ribu Bph minyak mentah dan 463,46 ribu Bph BBM.

Sehingga, rasio impor minyak mentah dan BBM terhadap konsumsi BBM Indonesia sebesar 58,17 persen.

Ini adalah jumlah impor yang besar dan berdampak terhadap devisa serta perekonomian nasional.

Kebutuhan BBM domestik ini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi.

Upaya untuk mengurangi impor BBM telah banyak dilakukan, mulai dari program efisiensi, diversifikasi dengan CNG, listrik, biosolar, bioethanol dan sebagainya. Namun yang dianggap berhasil adalah biosolar.

Program ini telah dijalankan sejak 2008, dan dalam 10 tahun terakhir produksi biosolar telah meningkat dari 1,01 juta KL pada 2013 menjadi 12,67 juta KL pada 2023, setara 218,42 ribu Bph.

Tanpa ada pasokan biosolar, maka jumlah impor minyak mentah dan BBM mencapai 73,54 persen. Artinya, kalau Indonesia ingin ke luar dari ketergantungan terhadap impor minyak mentah dan BBM, maka diversifikasi bahan bakar ke depan harus dijadikan program utama pemerintah.

Gas Bumi

Gas Bumi bisa dijadikan jembatan yang andal di kala Indonesia bergerak menuju era rendah karbon. Indonesia masih memiliki cadangan gas yang cukup besar, yakni sekitar 35,3 TSCF.

Gas mampu mengurangi ketergantungan pada energi kotor, yakni BBM di sektor transportasi dan batu bara di sektor pembangkit. Penggunaan gas yang masif dapat mendorong Indonesia menjadi negara mandiri energi.

Saat ini gas banyak ditemukan di Indonesia bagian Timur dan di Laut dalam. Kegiatan eksplorasi di laut dalam sudah banyak dilakukan, namun hasilnya masih belum menggembirakan.

Baca juga: Negara UE Perbarui Sasaran Energi Terbarukan Lepas Pantai

Pengembangan sumur cadangan gas baru lebih menantang dari sisi biaya, teknologi, transportasi, infrastruktur dan jangka waktu kontrak. Sehingga harga gas domestik cenderung lebih mahal ketimbang mengimpor LNG dari luar negeri dalam jangka waktu yang panjang.

Apakah Indonesia Mandiri Gas Bumi? Jawabnya “Ya” tetapi hanya dalam waktu relatif singkat.

Untuk jangka waktu lama “Tidak.” Mengapa? Karena kebutuhan gas domestik cenderung meningkat, sedangkan infrastruktur, terminal regasifikasi, jaringan transmisi serta distribusi gas, jaringan pipa gas dll., masih terbatas dan terputus-putus.

Diolah dariberbagai sumber Neraca Gas Indonesia: Permintaan, Impor dan Pasokan Gas 2024-2040

Grafik Neraca Gas Indonesia: Permintaan, Impor dan Pasokan Gas 2024-2040

Pada grafik di atas diperlihatkan bahwa pada tahun 2024 Indonesia masih berada dalam kondisi seimbang. Namun, pasca-2024, diperkirakan akan terjadi defisit yang signifikan, karena permintaan melebihi pasokan domestik.

Defisit Gas ini diperkirakan akan semakin tinggi pada 2040, sehingga impor LNG dalam volume yang besar adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur gas yang merata harus segera dijalankan.

Seiring dengan dinamika global, peningkatan ketergantungan pada LNG impor ini dapat membuat Indonesia terpapar risiko geopolitik. Kondisi ini akan menghambat terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi yang pada akhirnya Indonesia akan gagal menjadi negara Swasembada Energi pada 2045.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
SBTi Rilis Peta Jalan untuk Industri Kimia Global
Pemerintah
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Bukan Murka Alam: Melacak Jejak Ecological Tech Crime di Balik Tenggelamnya Sumatra
Pemerintah
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Agroforestri Sawit: Jalan Tengah di Tengah Ancaman Banjir dan Krisis Ekosistem
Pemerintah
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Survei FTSE Russell: Risiko Iklim Jadi Kekhawatiran Mayoritas Investor
Swasta
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Tuntaskan Program KMG-SMK, BNET Academy Dorong Penguatan Kompetensi Guru Vokasi
Swasta
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Harapan Baru, Peneliti Temukan Cara Hutan Tropis Beradaptasi dengan Iklim
Pemerintah
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
Jutaan Hektare Lahan Sawit di Sumatera Berada di Wilayah yang Tak Layak untuk Monokultur
LSM/Figur
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Industri Olahraga Global Bisa Jadi Penggerak Konservasi Satwa Liar
Swasta
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
FAO: Perluasan Lahan Pertanian Tidak Lagi Memungkinkan
Pemerintah
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Banjir Sumatera Disebabkan Kerusakan Hutan, Anggota DPR Ini Minta HGU Ditiadakan
Pemerintah
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
Pupuk Indonesia: Jangan Pertentangkan antara Pupuk Organik dan Kimia
BUMN
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
PLN Kelebihan Pasokan, Proyek WtE Dikhawatirkan Hanya Bakar Uang
LSM/Figur
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Ekonomi Hijau Diprediksi Capai 7 Triliun Dolar AS per Tahun pada 2030
Pemerintah
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Skema Return dan Reuse Disebut Bisa Kurangi Polusi Plastik dalam 15 Tahun
Pemerintah
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
Ketika Anak-anak Muda Mulai Berinisiatif untuk Lestarikan Lingkungan...
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau