Sejauh Mana Komitmen Pemerintah Membangun Infrastruktur Hijau?

Jaringan ruang hijau (darat) dan biru (air) ini meningkatkan kualitas lingkungan, kondisi dan konektivitas kawasan alami, serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup warga.

Mengembangkan infrastruktur hijau juga dapat berarti mendukung ekonomi hijau, dan menciptakan lapangan kerja yang layak.

Pembangunan infrastruktur dengan anggaran APBN terbesar dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus terus didorong menjadi "lebih hijau".

Pagu APBN Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran (TA) 2023 mencapai Rp 125,2 triliun atau turun tipis ketimbang tahun 2022 senilai Rp 125,9 triliun.

Baca juga: Indonesia Jadi Negara Menjanjikan untuk Pengembangan Hidrogen Hijau

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur Tahun Anggaran 2023 fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024," kata Basuki beberapa waktu lalu.

Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 41,9 triliun antara lain melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan, 13 proyek di antaranya ditargetkan tuntas pada 2023.

Selain itu, pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektar, rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 hektar juga akan dilanjutkan.

KOMPAS.com/ANGGARA WIKAN PRASETYA Jalan di samping bendungan Waduk Kedung Ombo, Grobogan, Jawa Tengah, dilihat dari udara.

Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan pada tahun 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 kilometer, jembatan nasional sepanjang 510 kilometer, dan peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 kilometer.

Kemudian serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 kilometer, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 kilometer.

Selanjutnya di bidang permukiman dianggarkan Rp 25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter/detik, Optimalisasi SPAM sebanyak 680 Sambungan Rumah (SR).

Baca juga: Tantangan dan Peluang Energi Baru Terbarukan di Indonesia

Berikutnya SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.000 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK), Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 26.500 KK dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 93.720 KK.

Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan yang ditangani secara terpadu, juga akan dilakukan seluas 306,90 hektar, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 hektar.

Kemudian Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui program PISEW di 1.340 Kecamatan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 10.750 meter persegi, Penataan Bangunan dan Lingkungan di 20 Kawasan, Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah/PTN, Rehabilitasi dan Renovasi Pasar serta pembangunan prasarana olahraga.