Bauran EBT Baru Capai 25 Persen pada 2050

Keempat faktor tersebut adalah kerangka kebijakan atau regulasi, dukungan pendanaan serta investasi, aplikasi teknologi, dan dukungan masyarakat.

Fabby menyampaikan, selama tiga tahun terakhir percepatan transisi energi menghadapi kendala, sala satunya pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian global.

"Kepemimpinan baru di tahun depan diharapkan punya komitmen yang sama bahkan lebih baik dalam transisi energi, terutama penurunan emisi dan peningkatan energi terbarukan sebelum 2030," tutur Fabby.

Baca juga: Percepat Transisi Energi Berkeadilan, PLN dan GEAPP Teken Kesepakatan

Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Dewan Energi Nasional (DEN) Yunus Saefulhak menuturkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) saat ini sedang dalam tahap revisi.

Dalam Rancanang PP (RPP) KEN yang baru, transisi energi ditarget dapat mencapai puncak emisi antara 2030 hingga 2040.

Pada 2060, Indonesia ditarget dapat mencapai netralitas karbon alias net zero emission (NZE).

Bauran EBT juga direvisi, yakni antara 17 sampai 19 persen pada 2025. Pada 2060, porsi EBT ditarget antara 70 sampai 72 persen dari bauran energi nasional.

Yunue menyampaikan, target-target dalam PP KEN yang lama pada 2025 sulit tercapai karena mengasumsikan pertumbuhan makronya antara 7 sampai 8 persen.

Realitasnya, di tengah jalan pertumbuhan ekonomi justru melambat dan tidak sampai 7 persen.

Selain itu, ada beberapa urgensi RPP mengenai KEN seperti kebijakan energi yang perlu selaras dengan kebijakan perubahan iklim, tersusunnya grand strategi energi nasional, peninjauan kembali paling cepat lima tahun, dan lainnya.

Baca juga: Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia Perlu Terapkan 3 Prinsip Ini