Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Thorium, Tantangan dan Harapan Energi Masa Depan dari Tanjung Berikat

Kompas.com, 31 Agustus 2023, 17:00 WIB
Add on Google
Heru Dahnur ,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Bob mengeklaim, penggunaan energi Thorium tidak membahayakan seperti yang ditakutkan masyarakat. Bahkan, energi tersebut cenderung ramah lingkungan dan sejalan dengan program pemerintah dalam pengadaan energi baru dan terbarukan (EBT) untuk menggantikan batu bara.

Baca juga: Ini Pentingnya Mineral Kritis bagi Transisi Energi Semua Negara

"Kalau kita bicara nuklir di Indonesia, sebenarnya sudah lama, sejak zaman Soekarno sudah ada. Beliau telah mengarah ke situ, tapi kemudian terjadi pergantian dan kita memilih batu bara. Sekarang batu bara dianggap tidak ramah lingkungan sehingga ini kita tawarkan," ujar Bob.

Pada tahap awal, PLTT akan dibangun bekerja sama dengan Korea Selatan. Selanjutnya reaktor akan dibawa ke Pulau Gelasa. Reaktor akan ditanam di dasar laut di sekitar pulau tersebut.

"Kalau kita olah dari awal, ini akan butuh waktu lebih lama. Jadi tahap awal ini dengan Korea Selatan, baru setelah itu kita bertahap pengolahan sendiri dari monasit yang dimiliki," ungkap Bob.

Bob mengaku anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp 17 triliun. Sebanyak Rp 50 miliar sudah dihabiskan untuk berbagai keperluan, mulai dari penelitian, pembuatan prototipe, penyusunan buku hingga mobilisasi rapat dengan pemerintahan.

Bob mengungkapkan, konsep PLTT berbeda dengan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang dikenal selama ini. Perbedaan utama yakni PLTN konvensional menggunakan bahan bakar padat, sedangkan PLTT berbahan bakar cair.

Sementara untuk pendinginan, PLTN konvensional menggunakan air. Sementara PLTT pendinginnya berupa garam. 

Baca juga: Pembiayaan Campuran Jadi Upaya Kejar Transisi Energi

Karena menggunakan media air, maka PLTN konvensional bertekanan tinggi hampir 150 Bar atau sama tekanannya saat turun setengah kilometer di bawah permukan laut.

Sementara PLTT karena garam dan titik di garam tinggi, maka bisa beroperasi di temperatur lebih tinggi sehingga menyebabkan tidak ada tekanan.

Alhasil tekanan di dalam reaktor PLTT itu hanya 10 Bar, hampir sama dengan tekanan air keran di rumah.

"Karena sifatnya sudah cair, tidak bertekanan maka istilahnya kejadian di Fukushima dan Chernobyl bisa dijamin tidak mungkin terjadi," ujar Bob.

PLTT diperkirakan baru terealisasi pada 2031-2032 atau dibutuhkan waktu sekitar 9 tahun dari sekarang.

Pengembang harus melewati serangkaian tahapan, seperti pembangunan laboratorium bahan bakar, studi lingkungan hingga perubahan tata ruang daerah.

PT Thorcon, kata Bob, bekerja sama dengan Intitut Teknologi Bandung (ITB) untuk membangun laboratorium bahan bakar. Namun tahap ini masih dalam uji coba dan belum akan digunakan untuk pembangkit.

"Operasional pertamanya kita datangkan dari Korea Selatan, dibuat di kapal lalu ditarik ke sini. Nanti dibenamkan di laut. Sejalan dengan itu kita terus kembangkan laboratorium dengan ITB dengan monasit yang kita miliki," beber Bob.

Turunkan tarif listrik

Regulasi terbaru yang memberikan indikasi arah maju (green light) untuk pembangunan PLTN yakni Kepmen 39K/20/MEM/2019 (RUPTL 2019-2028 (persiapan pembangunan PLTN) dan Perpres Nomor 18 tahun 2020-RPJMN 2020-2024 (Pembangunan PLTN paska 2024, periode 2020-2024 dimulai dengan beberapa kajian).

Baca juga: Pembangkit Listrik Virtual dan Perannya dalam Transisi Energi

Dari segi ekonomi, dengan adanya PLTT di Bangka Belitung juga akan berpotensi menurunkan tarif listrik, dan ini membawa dampak positif bagi industri elektronik berbasis IT.

"Dengan tarif listrik terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri bahkan akan menjadi pusat dunia teknologi nuklir generasi terkini," ungkap Bob.

ThorCon ingin berinvestasi mengembangkan dan membangun PLT Thorium 500 MW tanpa APBN. Nantinya akan menjual listrik kepada PLN dengan kisaran harga yang kompetitif dari batu bara.

Bangka Belitung sendiri merupakan satu dari tiga lokasi yang menjadi pilihan untuk pembangunan PLTT. Selain itu ada Riau dan Pontianak yang bisa menjadi lokasi alternatif.

Bangka Belitung sendiri dipilih sebagai prioritas karena memiliki mineral ikutan timah berupa monasit yang jika diekstrak lagi akan menghasilkan thorium sebagai bahan bakar utama PLTT.

Plt Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Sugeng Sumbarjo mengungkapkan, pembangunan PLTT merupakan perencanaan jangka panjang, sehingga memerlukan proses yang cukup lama dengan melalui berbagai tahapan.

Baca juga: Nasib Daerah Penghasil Batu Bara di Era Transisi Energi

Namun, hadirnya PLTT akan memberikan dampak yang besar, khususnya manfaat bagi masyarakat maupun daerah.

Sugeng menyebut, salah satu peran Bapeten yakni memastikan tingkat keamanan, serta manfaat bagi masyarakat dalam proses pembangunan PLTT nantinya.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia
Pemerintah
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau