Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penelitian: "Co-firing" Bukan Solusi Efektif Pangkas Emisi dan Polusi PLTU Batu Bara

Kompas.com, 8 Agustus 2023, 15:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pembakaran bersama alias co-firing biomassa di dalam pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara bukan merupakan solusi yang efektif terhadap pengurangan polusi dan emisi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan dalam laporan berjudul "Health Benefits of Just Energy Transition and Coal Phase-out in Indonesia" yang diluncurkan pada 18 Juli 2023.

Laporan tersebut merupakan hasil penelitian dari Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Institute for Essential Services Reform (IESR).

Baca juga: Mengenal Limbah PLTU Batu Bara yang Kini Jadi Media Tanam Kayu Putih

Dalam laporan tersebut, peningkatan porsi co-firing hingga 20 persen hanya berdampak kecil terhadap pengurangan emisi dan polusi udara dari PLTU batu bara.

Polusi udara yang berbahaya dari PLTU batu bara contohnya adalah partikel debu, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan merkuri.

Jika campuran biomassa ditarget 10 persen dalam co-firing PLTU batu bara, polusi udara berbahaya hanya turun sedikit.

Contohnya, partikel debu turun 9 persen, nitrogen oksida turun 7 persen, dan sulfur dioksida turun 10 persen.

Baca juga: 10 Provinsi Paling Terdampak Emisi PLTU Batu Bara, Jawa Barat Tertinggi

"Efek pada emisi diturunkan dari banyak himpunan data yang terdiri dari ratusan pabrik pembakaran, membuatnya mewakili efek agregat, bahkan dengan mempertimbangkan variasi antara masing-masing pembangkit," tulis para peneliti dalam laporan tersebut.

Jika co-firing hanya dilakukan sebatas pada PLTU batu bara milik PLN, total emisi yang dapat diturunkan hanya berkisar antara 1,5 persen hingga 2,4 persen.

Sebaliknya, salah satu upaya paling efisien untuk menurunkan polusi udara yang berbahaya dari PLTU batu bara adalah dengan pemasangan teknologi pengendalian emisi yang efisien.

Berdasarkan perkiraan dalam penelitian tersebut, jika semua PLTU batu bara di Indonesia dipasangi pengendalian emisi, partikel debu turun 86 persen, nitrogen oksida turun 64 persen, sulfur dioksida turun 73 persen, dan merkuri turun 71 persen.

Baca juga: Mengenal Penggunaan Woodchips dalam Sistem Co-Firing PLTU Bangka

Pasokan

Selain hanya berdampak kecil terhadap emisi dan polusi udara, implementasi co-firing akan menghadapi tantangan ketersediaan pasokan dalam jangka panjang.

Sumber pasokan biomassa untuk co-firing PLTU batu bara dalam jangka panjang patut dipertanyakan.

Selain itu, harga bahan baku biomassa di dunia, khususnya wood chip atau pelet kayu, semakin tinggi.

Saat ini, harga jual bahan baku untuk co-firing dibatasi sekitar Rp 1 juta per ton. Di sisi lain, harganya bisa mencapai Rp 3,6 juta per ton jika dijual ke Jepang atau Korea.

Baca juga: Daftar PLTU Batu Bara dengan Dampak Biaya Kesehatan Tertinggi

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)KOMPAS/HERU SRI KUMORO Ilustrasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)

Potensi dampak emisi yang belum terhitung terkait pasokan bahan baku biomassa juga belum dihitung.

"PLN mengeklaim bahwa co-firing biomassa akan mengurangi hingga 11 juta ton karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya," tulis para peneliti dalam laporan tersebut.

"Namun, PLN belum mempertimbangkan dampak yang tidak terhitung terhadap emisi yang mungkin timbul karena hambatan teknis dan ekonomi yang terkait dengan rantai pasokan bahan baku biomassa," sambung mereka.

Laporan tersebut menyebutkan, penerapan co-firing tidak akan mengurangi emisi gas rumah kaca secara substansial jika batu bara tetap menjadi sumber bahan bakar utama PLTU di Indonesia.

Baca juga: Pembatalan Proyek PLTU Batu Bara Dapat Selamatkan 180.000 Jiwa

Rencana co-firing

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com pada 22 Mei 2023, PT PLN akan melakukan co-firing pada 52 PLTU batu bara dengan biomassa. Target tersebut diharapkan dapat tercapai pada 2025.

Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PT PLN Kamia Handayani mengatakan, pihaknya berkomitmen tidak akan membangun PLTU batu bara baru, kecuali yang sudah masuk dalam daftar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Sedangkan untuk PLTU batu bara yang ada saat ini akan dilakukan co-firing dengan biomassa.

"Untuk PLTU eksisting, kami sudah melakukan uji coba co-firing di 2020. Kami lakukan co-firing pada biomassa dan sudah mulai diimplementasikan komersial, jadi enggak cuma uji coba lagi," ujar Kamia dalam acara Green Economy Forum di Hotel Kempinski, Jakarta.

Dia menuturkan, hingga 2022, PLN sudah melakukan co-firing dengan biomassa di 37 lokasi pembangkit listik.

Hingga saat ini, dengan co-firing yang dilakukan di PLTU batu bara, telah menurunkan 1 juta ton emisi karbondioksida.

Baca juga: Ini Bahaya PLTU sebagai Silent Killer bagi Negara yang Luput dari Perhatian

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Riset CELIOS: Lapangan Kerja dari Program MBG Terbatas dan Tak Merata
Riset CELIOS: Lapangan Kerja dari Program MBG Terbatas dan Tak Merata
LSM/Figur
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Pemerintah
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
LSM/Figur
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
LSM/Figur
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
LSM/Figur
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
LSM/Figur
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Pemerintah
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
Pemerintah
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
LSM/Figur
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Pemerintah
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Pemerintah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
Pemerintah
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
Pemerintah
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
LSM/Figur
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau