Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di China, Pakai Transportasi Publik dan Rajin Tanam Pohon Bisa Dapat Voucher Belanja

Kompas.com - 27/11/2023, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Untuk memangkas emisi gas rumah kaca, China melibatkan langsung warganya dengan penawaran insentif.

Berbagai skema yang mengusung pengurangan emisi dari diri sendiri untuk mendapatkan insentif mulai menjamur di berbagai wilayah “Negeri Panda”.

Di Kota Shenzhen, pemerintah setempat mempromosikan “koin karbon”. Dalam skema tersebut, para warga mendapatkan poin yang bisa dipakai sebagai voucher belanja bila beraktivitas yang membantu melawan pengurangan emisi.

Baca juga: Pembangunan Rendah Karbon Bisa Ciptakan 15,3 Juta Pekerjaan Hijau

Skema tersebut memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mau menggunakan transportasi umum, menanam pohon, dan mengurangi penggunaan energi.

Program tersebut merupakan salah satu bagian dari kampanye “inklusi karbon” yang digaungkan China, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (26/11/2023).

Partai Komunis yang berkuasa memang berniat memobilisasi seluruh warga, bukan hanya industri, untuk mengubah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia menjadi negara netral karbon pada 2060.

Meskipun tugas China dalam mengurangi emisi GRK sangat besar, potensi pengurangan emisi yang dilakukan dari individu juga bisa sangat besar.

Baca juga: Pengertian Penangkap dan Penyimpan Karbon: Cara Kerja serta Pro-Kontranya

Sebuah studi pada 2021 yang dilakukan oleh China Academy of Sciences mengatakan, rumah tangga menyumbang lebih dari setengah total emisi China, yaitu lebih dari 10 miliar metrik ton per tahun.

“Inklusi karbon adalah platform besar dan cara efektif untuk memobilisasi masyarakat agar melakukan aktivitas rendah karbon, nol karbon, dan negatif karbon,” kata utusan iklim China Xie Zhenhua saat peluncuran komite inklusi karbon pemerintah di Agustus.

Pada akhirnya, China ingin skema tersebut diintegrasikan ke dalam perdagangan emisi nasional dan menghasilkan kredit yang dapat mengimbangi emisi yang dihasilkan oleh para pencemar industri, menurut rencana pemerintah.

Perdagangan karbon individu

Ambisi China untuk melakukan inklusi karbon sebenanrya telah dimulai sejak 2015. Kala itu, Provinsi Guangdong menerbitkan peraturan tentang cara mengubah aktivitas rendah karbon menjadi kredit.

Baca juga: Perdagangan Karbon Bukan Solusi Dekarbonisasi, Awasi Ketat Cegah Greenwashing

Sejak itu, lusinan skema telah bermunculan di seluruh negeri. Skema-skema ini mengakses data pribadi seperti jumlah langkah, penggunaan transportasi, dan pembelian produk yang efisien atau ramah lingkungan untuk mendapatkan “koin karbon”.

Bank-bank di China juga telah menguji sistem “rekening karbon pribadi”.

Bank Rakyat China bahkan membuat skema percontohan bernama “pinjaman karbon” di Kota Quzhou, yang memungkinkan nasabah memperoleh poin karbon yang dapat meningkatkan penilaian pinjaman.

Negara-negara lain telah mencoba ide perdagangan karbon pribadi, dengan skema percontohan yang didirikan di Finlandia dan Pulau Norfolk di Australia.

Baca juga: Nilai Ekonomi Karbon Diusulkan Masuk RUU EBET

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Dewan Air Dunia Dorong Infrastruktur Air Bersih di Daerah Tertinggal

Pemerintah
AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

AHY Ajak Seluruh Pihak Jaga Air Bersih yang Makin Terbatas

Pemerintah
Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Mahasiswa Asing Lestarikan Warisan Dunia di Situs Manusia Purba Sangiran

Pemerintah
Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Jualan Karbon Kredit dari Alam, RI Bisa Untung Rp 112,5 Triliun Per Tahun

Pemerintah
Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Lestarikan Warisan Budaya, Kemendikbudristek Luncurkan IHA

Pemerintah
Indonesia Inisiasi 'Global Water Fund' Danai Pengelolaan Air

Indonesia Inisiasi "Global Water Fund" Danai Pengelolaan Air

Pemerintah
WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

WWF: Bukan Hanya Diskusi, tapi Rencana Aksi dan Integrasi

Pemerintah
Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Para Kepala Negara Didorong Masukkan Hak Air dalam Konstitusi

Pemerintah
Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Industri Penyimpanan Karbon di ASEAN

Pemerintah
Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Pemerintah
Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Jadi Pembicara WWF Bali, AHY Bahas Tantangan Pengelolaan Air

Pemerintah
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah 'Greenwashing'

Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Masih Punya Celah "Greenwashing"

LSM/Figur
Elon Musk Singgung soal Alien dan Desalinasi Saat Jadi Pembicara World Water Forum

Elon Musk Singgung soal Alien dan Desalinasi Saat Jadi Pembicara World Water Forum

Pemerintah
Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih Saat Buka World Water Forum

Jokowi Perkenalkan Prabowo sebagai Presiden Terpilih Saat Buka World Water Forum

Pemerintah
Elon Musk: Kombinasi PLTS dan Baterai Selesaikan Masalah Energi Dunia

Elon Musk: Kombinasi PLTS dan Baterai Selesaikan Masalah Energi Dunia

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com